"Saya sejak April lalu telah menyampaikan bahwa ketika Presiden menyampaikan akan menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mempelajari pemindahan ibukota, kami langsung mendukung," katanya.
Amali mengatakan pemindahaan ibukota itu merupakan kebutuhan karena kalau tidak segera dilakukan maka kondiri Jakarta 5-10 tahun akan datang tidak bisa dibayangkan.
Namun, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Bappenas untuk mengkaji lokasi-lokasi yang layak untuk dijadikan pusat ibukota negara dan Jakarta disarankan khusus menjadi pusat ekonomi, perdagangan, dan bisnis.
(Baca juga: Konsep megapolitan alternatif dari pemindahan Ibu Kota)
"Pemerataan pembangunan, itu bisa didorong ke luar Pulau Jawa dan urbanisasi. Karena kalau tetap ada di Jakarta orang mau tidak mau tetap akan berbondong-bondong ke sini sehingga di luar Pulau Jawa sangat timpang," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menyarankan beberapa kriteria tempat yang bisa dijadikan ibukota yaitu tidak terjadi kemacetan karena untuk memperlancar mobilisasi dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi di kawasan.
Amali mengatakan untuk kawasan di Pulau Kalimantan, cukup representatif karena rata-rata lahannya masih sangat luas.
"Lingkungan dan akses ke mana-mana mudah, Palangkaraya tidak pernah gempa dan masih sangat luas wilayahnya," katanya.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibukota termasuk soal skema pendanaan direncanakan rampung tahun ini.
Sehingga pada 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan.
Sejumlah aspek yang dikaji dalam pemindahan ibukota misalnya penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.
Pemindahan ibukota disebabkan karena pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia.
"Pemerataan pembangunan, itu bisa didorong ke luar Pulau Jawa dan urbanisasi. Karena kalau tetap ada di Jakarta orang mau tidak mau tetap akan berbondong-bondong ke sini sehingga di luar Pulau Jawa sangat timpang," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menyarankan beberapa kriteria tempat yang bisa dijadikan ibukota yaitu tidak terjadi kemacetan karena untuk memperlancar mobilisasi dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi di kawasan.
Amali mengatakan untuk kawasan di Pulau Kalimantan, cukup representatif karena rata-rata lahannya masih sangat luas.
"Lingkungan dan akses ke mana-mana mudah, Palangkaraya tidak pernah gempa dan masih sangat luas wilayahnya," katanya.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibukota termasuk soal skema pendanaan direncanakan rampung tahun ini.
Sehingga pada 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan.
Sejumlah aspek yang dikaji dalam pemindahan ibukota misalnya penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.
Pemindahan ibukota disebabkan karena pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia.
(Baca juga: Menko Luhut tegaskan tak ada campur tangan China soal pindah ibukota)
(Baca juga: Presiden Jokowi minta kajian mendalam pemindahan ibukota)
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
