Presiden Jokowi tekankan perbaikan pelayanan untuk investasi

Bogor (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah terus memperbaiki pelayanan investasi sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat internasional yang menanamkan modalnya di Tanah Air.

"Peluang-peluang seperti ini tidak datang dua kali, apalagi tiga kali. Oleh sebab itu kesiapan-kesiapan kita dalam melayani, kecepatan-kecepatan kita dalam melayani investasi-investasi yang masuk itu betul-betul harus terintegrasi, diikuti satu persatu secara detil, jangan sampai yang justru sudah masuk tinggal pelaksanaan, menjadi tidak percaya lagi gara-gara penanganan akhir kita yang tidak baik," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas terkait tindak lanjut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) "Belt and Road Forum" di Istana Kepresidenan, Kota Bogor Jawa Barat, Senin.

Menurut Jokowi, sejumlah bidang yang perlu diperbaiki yaitu pelayanan perizinan dan kepastian hukum untuk investasi di Indonesia.

Kepala Negara menyampaikan masih ada investor yang kecewa karena nota kesepahaman (MoU) yang sudah lama disepakati tidak tertangani dengan semestinya.

Presiden meminta kementerian dan lembaga untuk mengawasi secara detil perizinan usaha sehingga memudahkan investor.

"Saya ingin sekali lagi agar penanganan setiap hal yang berkaitan dengan investasi itu betul-betul kita lakukan secara detil," kata Presiden.

Selain pembenahan pelayanan untuk investasi, Jokowi mengatakan peluang-peluang kerja sama dengan negara lain sangat terbuka lebar.

Pada 14-15 Mei, Jokowi yang menghadiri KTT "Belt and Road Forum" di Beijing, RRT telah berdiskusi bersama 28 kepala negara/pemerintahan lain dan organisasi internasional.

Jokowi mengatakan Indonesia juga perlu memanfaatkan peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat Standard&Poors sehingga menambah kepercayaan investor.

"Sehingga ini menambah kepercayaan kepada kita terutama untuk investasi-investasi yang berasal dari luar negeri karena itulah sebuah kepercayaan yang harus kita jaga kemudian," jelas Presiden.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat yaitu Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Selain itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, serta Kepala BKPM Thomas Lembong juga turut dalam rapat yang diselenggarakan selama 1,5 jam sejak pukul 15.00 WIB itu.

(T.B019/S027)