Menteri Susi terima Peter Benchley Ocean Awards

Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Apalagi secara parameter ekonomi juga sangat luar biasa. Jadi kita melihat bahwa perang melawan `illegal fishing` ini adalah perang yang menguntungkan."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerima penghargaan bidang maritim global, yaitu Peter Benchley Ocean Awards, yang digelar di lembaga Smithsonian, Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (11/5) malam.

"Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Apalagi secara parameter ekonomi juga sangat luar biasa. Jadi kita melihat bahwa perang melawan illegal fishing ini adalah perang yang menguntungkan," kata Menteri Susi dalam sambutannya saat menerima penghargaan, sebagaimana dikutip dalam siaran pers KKP, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan anugerah yang semakin meyakinkan dirinya bahwa yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia selama ini sudah benar.

Hal tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari kinerja KKP dalam menerapkan berbagai kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang meliputi pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.

Beberapa kebijakan tersebut antara lain pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, kebijakan yang melarang penangkapan lobster/kepiting dan rajungan ukuran tertentu, serta kebijakan yang melarang penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

Menteri Susi juga menuturkan, beberapa kebijakan yang diterbitkan telah ditelaah secara mendalam dan perhitungan secara matang.

"Kebijakan itu dibuat bukan tanpa pemikiran mendalam dan target. Buktinya hasil yang dicapai memang luar biasa," ucapnya.

Meski sempat terjadi beberapa tekanan saat memutuskan sebuah kebijakan, namun Menteri Susi mengaku tetap tegas dan konsisten untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

Menteri Susi juga mengemukakan bahwa terkadang tekanan yang dilakukan sejumlah pihak kerap mengharuskan orang untuk berkompromi, namun dia mengutarakan harapannya agar ini tidak pernah terjadi.

Hal tersebut, lanjutnya, karena Presiden RI Joko Widodo juga sangat mengerti bahwa kebijakan yang telah dilakukan KKP selama ini sudah sangat baik.