GP Ansor dan Banser NTT desak pemerintah bubarkan HTI

Kupang, Nusa Tenggara Timur (ANTARA News) - GP Ansor dan Banser seluruh Nusa Tenggara Timur mendesak pemerintah membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

"Kegiatan yang kita lakukan hari ini bertujuan agar pemerintah secepatnya membubarkan HTI di Indonesia yang diduga ideologinya bertentangan dengan ideologi negara kita yakni Pancasila," kata Ketua GP Ansor NTT Abdul Muis di Kupang, Senin, di sela-sela aksi damai sejumlah kelompok pemuda dalam aliansi Pemuda Pengawal NKRI di halaman kantor Gubernur NTT.

Menurut dia, HTI bergerak diam-diam yang ujung-ujungnya adalah menganti negara Indonesia dengan negara Islam atau membentuk khilafah.

"Secara nasional GP Ansor sendiri menilai bahwa HTI ini menggangu keutuhan NKRI. Sebab konsen mereka adalah menjadikan negara ini sebagai negara khilafah, yang berujung pada negara Islam," kata Abdul Muis.

Untuk wilayah NTT, kata dia, penyebaran HTI sudah sangat masif, bahkan terang-terangan memasang atribut dan poster besar di beberapa ruas jalan di Kota Kupang dan sekitarnya.

Aksi damai yang digelar di halaman kantor gubernur NTT itu juga bertujuan untuk menyampaikan aspirasi sejumlah pemuda agar disampaikan ke Jakarta.

Menurut Muis, HTI memang sudah terdaftar sebagai organisasi di Kemenkuham, namun akan lebih baik jika pemerintah mengevaluasinya karena tujuan organisasi ini disebutnya memecah belah NKRI.

"Harapan kita agar pernyataan kami ini didengarkan oleh Gubernur NTT bapak Frans Lebu Raya, kemudian disampaikan ke pemerintah pusat," kata Muis.

Pantauan Antara, aksi damai yang dimulai di Taman Nostalgia Kupang itu berarak menuju Kantor Gubernur NTT, kemudian ke Polda NTT untuk menyampaikan niat dan kemauan mereka agar HTI dibubarkan.

HTI sendiri awal April lalu telah membantah tudingan GP Ansor itu dengan menyatakan tudingan GP Ansor bahwa mereka anti-NKRI adalah tidak berdasar.

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menyesalkan pernyataan Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama yang menyebut pemerintah perlu mendeteksi aparatur sipil negara yang berafiliasi denga HTI karena dianggap memicu perpecahan bangsa.

"Bagaimana bisa anggota HTI mengancam NKRI, mereka tidak ikut gerakan separatisme," kata Juru Bicara HTI Ismail Yusanto seperti dikutip laman Tempo, 2 April 2017.