Kementan ajak kementerian benahi tata niaga pertanian

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pertanian mengajak kementerian dan lembaga berkoordinasi untuk membenahi tata niaga pertanian di antaranya fokus pada upaya pemangkasan rantai distribusi sebagai upaya mengatasi kenaikan harga pangan yang sering terjadi.

"Mata rantai yang panjang adalah salah satu penyebab kenaikan harga bahan pokok selama ini," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada pers di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, katanya, pemangkasan rantai distribusi pangan merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan antara harga jual petani dan harga beli konsumen.

Menteri Pertanian meyakini pemangkasan rantai pasok akan menguntungkan pihak petani dan konsumen.

"Ke depannya rantai pasok harus dipangkas. Itu solusi permanen ke depan, sehingga posisi petani untung, konsumen menikmati harga yang baik," katanya.

Kementerian Pertanian telah menjalankan sejumlah upaya pembenahan tata niaga pangan melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga.

Bersama Kementerian Perdagangan, misalnya, Kementerian Pertanian berkoordinasi dalam mengidentifikasi ketersediaan pasokan di tingkat nasional maupun daerah dengan memantau jalur distribusi guna meminimalkan potensi penimbunan stok.

Kementerian Perdagangan saat ini telah membangun sistem informasi harga dan pasokan yang terintegrasi. Hingga saat ini, telah dilakukan pemantauan harga pangan di 165 pasar rakyat yang ada di 34 ibukota provinsi dan 48 kabupaten/kota secara harian.

Dikatakannya, Kementerian Pertanian juga berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk memotong rantai pasok pada semua komoditas. Kementan berupaya maksimal dalam mendukung Bulog agar membeli produksi petani.

"Jadi dari petani langsung dibeli Bulog. Bulog akan pasarkan langsung ke pasar dan dari pasar langsung diserap konsumen. Itu solusinya dan ini untuk seluruh komoditas, termasuk daging sapi," kata Amran.

Upaya lain yang dilakukan adalah kerja sama dengan perusahaan swasta yang diyakini dapat memotong rantai pasok. Salah satu bentuk kerja sama dengan pihak swasta adalah kemitraan dengan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT).

Kementan menggandeng GPMT untuk menyerap produksi jagung pipilan lokal dengan mengacu pada harga pembelian pemerintah (HPP) yang sudah ditetapkan oleh Kemendag sebesar Rp3.150 per kg.

Kementan saat ini juga telah membangun Toko Tani Indonesia (TTI) melalui kerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). TTI merupakan salah satu upaya untuk memangkas rantai pasok yang semula tingkat delapan menjadi tingkat tiga.

Sepanjang 2016, sebanyak 493 Gapoktan telah memasok 1.300 TTI yang tersebar di 22 provinsi dan fokus pada komoditas beras. Sementara, di 2017 ini, Kementan menargetkan 1.000 TTI di Jabodetabek, terdiri dari 400an di Jakarta dan 600an di Bodetabek. Sebanyak 22 TTI di antaranya tersebar di Jakarta Selatan (11 TTI), Jakarta Timur (6 TTI), dan Jakarta Barat (5 TTI).

Kementerian Pertanian optimistis melalui koordinasi dan kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, upaya pemerintah dalam membenahi tata niaga pangan dapat berjalan secara baik.

"Berbagai upaya kerja sama tersebut diharapkan dapat membentuk suatu sistem baru yang diharapkan bisa memotong rantai pasok, menahan harga pangan pada harga yang wajar, serta menguntungkan bagi semua pihak," kata mentan.

(T.A025/I007)