DPR kritik kinerja KPPS di pilkada 2017

Saya mengibaratkan mereka sudah seperti mesin yang tidak mementingkan kualitas pilkada."

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengkritik kinerja Komite Penyelenggara Pemungutan Suara yang ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara pada Pilkada serentak 2017 misalnya belum dibekali instrumen menguji keaslian KTP Elektronik.

"Petugas di TPS tidak dibekali dengan instrumen untuk menguji keaslian KTP Elektronik dan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," kata Lukman di Jakarta, Rabu.

Dia juga mengkritisi bahwa petugas tidak di dibekali tentang mekanisme pengelolaan kalau pemilih datang membludak.

Lukman menilai banyak persoalan dengan ketersediaan kertas suara dan tidak mengantisipasi membludaknya pemilih menggunakan KTP Elektronik dan Surat Keterangan (Suket) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

"Petugas di TPS tidak sensitif dengan motif-motif kecurangan di TPS misalnya politik uang," ujarnya.

Dia menemukan adanya politik uang di beberapa Pilkada seperti bagi-bagi amplop di sekitar TPS, mobilisasi maupun tekanan untuk memilih salah seorang kandidat dari tim sukses.

Politisi PKB itu menilai secara umum, kualitas penyelenggara pilkada harus ditingkatkan karena mereka sudah kehilangan semangat untuk menjadikan pilkada berkualitas.

"Saya mengibaratkan mereka sudah seperti mesin yang tidak mementingkan kualitas pilkada," katanya.

Dia menilai norma yang diatur di dalam peraturan perundangan ditangkap sisi teknisnya saja, tidak menangkap sisi substansial dan filosofisnya.