Kapolda: pengunjuk rasa pilkada patuhi UU

Dari pemberitahuan yang kami dapatkan, ada masyarakat berunjuk rasa pada tanggal 11, 12 dan 15 Februari dengan melakukan shalat subuh berjamaah di Masjid Istiqlal...

Jakarta (ANTARA News) - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan mengimbau masyarakat yang akan berunjuk rasa menjelang pelaksaan Pilkada DKI Jakarta agar mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku supaya pelaksanaan Pilkada berjalan aman, damai dan sukses.

"Dari pemberitahuan yang kami dapatkan, ada masyarakat berunjuk rasa pada tanggal 11, 12 dan 15 Februari dengan melakukan shalat subuh berjamaah di Masjid Istiqlal lalu berjalan ke Tempat Pemungutan Suara untuk mengawasi TPS padahal sudah ada Polri," kata Iriawan di Kantor KPU DKI Jakarta, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Kapolda dalam konferensi pers bersama Pangdam Jaya, Plt Gubernur DKI Jakarta, Ketua KPU DKI Jakarta, dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta.

Dia mengimbau masyarakat yang berunjuk rasa mematuhi Pasal 6 UU nomor 9 tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat bahwa warga negara berkewajiban menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.

Iriawan mengatakan, Pasal 6 itu menegaskan bahwa para pengunjuk rasa tidak boleh mengganggu warga lain yang menggunakan jalan sehingga harus saling menghormati dan menjaga ketertiban umum.

"Kita harus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa sehingga jalannya unjuk rasa harus menjaga dan menghormati ketertiban umum," ujarnya.

Dia menegaskan apabila pengunjuk rasa tidak mematuhi aturan UU maka akan dibubarkan secara paksa berdasarkan Pasal 15 UU nomor 9 tahun 1998.

Selain itu menurut dia, ketika ada pengunjuk rasa yang melakukan tindak pidana yaitu melanggar hukum maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"Saya juga menghimbau di masa tenang tidak lakukan kampanye apabila masih ada yang lakukan maka ada sanksi yang mengaturnya," katanya.

Iriawan juga mengimbau agar masyarakat tidak menghalangi pemilih menggunakan hak pilihnya, tidak memaksakan orang memilih salah satu calon, dan tidak melakukan politik uang.

Menurut dia agar pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta aman, kondusif dan lancar maka hak masyarakat untuk memilih harus diberikan.

Dalam kesempatan itu Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana menegaskan Kodam Jaya mendukung penuh Polri mengamankan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang harus berlangsung aman, damai, dan sukses.

"Kodam Jaya siap membantu Polda Metro Jaya dengan menurunkan kekuatan pasukan berapapun yang diminta untuk ciptakan ketertiban masyarakat," ujarnya.

Dia menegaskan Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya bersatu dalam mengamankan Pilkada Jakarta agar berlangsung aman, damai dan sukses sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.