87 persen buruh belum miliki rumah

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Haji Rudy Prayitno mengatakan sebanyak 87 persen buruh di Tanah Air belum memiliki rumah.

"Saat ini, jumlah buruh yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencapai 18 juta buruh," kata Rudy usai penandatanganan nota kesepahaman pembangunan satu juta rumah untuk buruh di Jakarta, Jumat.

Salah satu penyebab buruh belum memiliki rumah adalah besaran uang muka yang harus dibayarkan oleh buruh. Sebagian besar, uang muka untuk kredit rumah sebesar 30 persen dari harga rumah.

Hal itu, lanjut Rudy, sangat menyulitkan para buruh yang tak mempunyai uang untuk membayar uang muka.

"Melalui penandatanganan kerja sama ini, nantinya para buruh bisa memiliki rumah hanya dengan membayar uang muka 1 persen dari harga rumah dan cicilan Rp800 ribu selama 20 tahun."

Harga rumah yang diperuntukkan untuk buruh tersebut beragam. Untuk harga rumah di Jabodetabek dipatok dengan harga Rp143 juta dan di luar Jabodetabek dengan harga Rp123 juta.

Selain itu, harga khusus seperti di Riau, harga rumah untuk buruh tersebut dijual sebesar Rp128 juta, di Sulawesi dengan harga Rp178 juta, dan Papua dengan harga Rp193 juta.

"Tipe rumahnya, tipe 36 dengan luas tanah untuk Jabodetabek 60 meter persegi dan di luar Jabodetabek 150 meter pesergi," katanya.

Program satu juta rumah untuk buruh merupakan program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Pembangunan rumah tersebut bekerja sama dengan China Rainbow International Investment, BPJS ketenagakerjaan, Bank Tabungan Negara, PT Roudhoh Citra Nusantara, dan lainnya.

Sementara itu, Presiden Regional Cina Rainbow International Ding Jinwei mengatakan bahwa kerja sama tersebut mempererat hubungan kedua negara yang sudah terjalin sejak lama.

"Kerja sama ini tentunya makin menguatkan hubungan kedua negara yang terjalin sejak lama," kata Jinwei.

Kadiv Subsidise PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Irwandi Gafar mengatakan bahwa hingga saat ini sekitar 95 persen kredit pemilikan rumah masih dikuasai oleh BTN.

"Oleh karena itu, kami berharap kerja sama yang merupakan program nasional ini segera terwujud," katanya.