Tim ekonomi baru diharapkan atasi kemiskinan-ketimpangan

Hampir dua tahun terakhir ini, strategi pembangunan ekonomi lebih memihak pada kalangan pengusaha, tapi kurang memihak kalangan dhuafa,"

Jakarta (ANTARA News) - Tim ekonomi yang baru hasil perombakan Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo diharapkan dapat mengatasi permasalahan angka kemiskinan serta ketimpangan tingkat pendapatan yang dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional.

"Hampir dua tahun terakhir ini, strategi pembangunan ekonomi lebih memihak pada kalangan pengusaha, tapi kurang memihak kalangan dhuafa," kata Presiden PKS M Sohibul Iman kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Menurut Sohibul Iman, diharapkan tim ekonomi baru hasil perombakan kabient ini juga dapat lebih bersikap adil dalam membuat kebijakan, terutama bagi kalangan warga miskin.

Untuk itu, ujar dia, Presiden Jokowi dan tim ekonominya juga diharapkan untuk tidak lagi menambah utang negara serta konsisten memberi suku bunga yang kompetitif bagi UMKM.

Menteri Keuangan yang baru dilantik Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan instrumen kebijakan fiskal di masa mendatang harus bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Presiden sudah menyampaikan tugas dari instrumen ini untuk memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja dan mengemban kepercayaan publik secara umum maupun pelaku usaha, agar menjadi motor penggerak ekonomi yang efisien," kata Sri saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan menteri keuangan di Jakarta, Rabu.

Sri menambahkan dalam menjalankan kebijakan fiskal tersebut, mendapatkan kepercayaan publik sangat dibutuhkan, karena keterbatasan anggaran dalam APBN. Untuk itu, koordinasi dengan pemangku kepentingan sangat penting.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan turunnya angka kemiskinan dari 11,13 persen menjadi 10,86 persen atau lebih dari 500.000 penduduk itu sudah merupakan angka yang luar biasa.

"Menurut saya ini luar biasa karena pada saat yang sama kita mengalami La Nina dan asap kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Ada banyak kekhawatiran nanti kita akan kekurangan pangan," kata Mensos, Senin (25/7).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 28,01 juta atau 10,86 persen pada Maret 2016, berkurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai penurunan angka kemiskinan sebesar 0,27 persen dari total penduduk Indonesia, karena harga komoditas pangan yang stabil.

Menurut Darmin di Jakarta, Senin (18/7), penurunan angka kemiskinan itu juga mencerminkan mulai meratanya stabilitas pada berbagai harga komoditi, terutama untuk komoditi yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin.

Dengan stabilitas harga tersebut, ujarnya, membuat konsumsi masyarakat bertambah sehingga dapat keluar dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang digunakan BPS juga naik 2,78 persen menjadi Rp354.386 per kapita dari Rp344.809 per kapita pada September 2015.