BPJS perlu disempurnakan

Padang (ANTARA News) - BPJS tidak perlu dibubarkan, tetapi harus terus disempurnakan dalam berbagai bidang agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa semakin baik dan memuaskan.

"BPJS ini program pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terbukti 165 juta jiwa di Indonesia saat ini telah menjadi peserta BPJS," kata Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, dalam kunjungan kerja ke Sumatera Barat, Senin.

Namun ia mengakui, memang banyak laporan yang masuk ke Komisi IX DPR, dari hampir seluruh daerah di Indonesia, tentang kekurangan dalam pelayanan BPJS. Namun, ia mengatakan, kekurangan itulah yang ke depan harus diperbaiki.

"Kalau manajemennya yang belum bagus, itu yang dimaksimalkan. Jangan BPJS nya yang dibubarkan," katanya.

Perbaikan layanan kesehatan melalui BPJS itu menurutnya penting untuk segera dilakukan, karena bidang kesehatan berkaitan erat dengan bidang ketenagakerjaan dan kependudukan.

"Sekarang kita di Indonesia telah memasuki periode bonus demografi, yaitu saat jumlah usia kerja (produktif) lebih banyak dari pada usia nonproduktif. Harusnya, saat ini pembangunan dan perekonomian Indonesia akan maju pesat, katanya.

Tetapi, kata dia, kalau masyarakat banyak yang sakit, tentu kemajuan yang diharapkan akan terhambat. Di sinilah pentingnya BPJS kesehatan.

Demikian juga halnya dengan angkatan kerja di Indonesia yang 60 persennya didomunasi oleh kaum pekerja dengan latar pendidikan SD dan SMP.

"Jika tidak ada jaminan kesehatan bagi pekerja ini, tentu perekonomian Indonesia akan terganggu," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengupayakan perbaikan layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan terus dilakukan setiap tahun," katanya.

Bahkan, menurutnya porsi anggaran kesehatan dalam APBD terus meningkat. "APBD 2016, anggaran kesehatan kita mencapai 15 persen, jauh di atas syarat minimal yang ditetapkan sebesar 10 persen," katanya.

Terkait ketenagakerjaan, ia mengatakan, di Sumbar tidak banyak terdapat industri sehingga jumlah pekerja (buruh) juga tidak banyak.

"Di Sumbar, masyarakat lebih memilih untuk membuka usaha sendiri," katanya.

Kunjungan kerja Komisi IX DPR tersebut diikuti 14 orang anggota yang diantarnya berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat.