Presiden hentikan proyek pengumpulan data kementerian/lembaga

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta program atau proyek survei dan pencarian data/informasi di berbagai kementerian/lembaga dihentikan karena fungsi tersebut akan sepenuhnya dijalankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Cukup hal-hal yang seperti itu, orientasinya tidak lagi orientasi proyek, kementerian ini ada proyek survei, kementerian ini ada proyek cari data, kementerian ini ada proyek cari informasi. Enggak. Stop! Stop! Stop!" kata Presiden saat Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan pemerintah sekarang hanya akan menggunakan satu data, yakni yang dikeluarkan oleh BPS, dan mengingatkan BPS agar berhati-hati dalam mengumpulkan dan menyajikannya.

"Cross check, cross check, entah ambil sampelnya, entah pencarian di lapangannya, bila tidak serius akan ada keputusan yang lain," katanya.

Ia mengatakan saat ini Indonesia memiliki terlalu banyak versi data dan informasi yang tidak seragam sehingga menyulitkan pengambilan kebijakan.

Presiden mencontohkan angka produksi beras, angka produksi jagung, dan angka tenaga kerja yang berbeda-beda versi.

"Enggak ada yang sama. Peta potensi usaha versinya banyak, inilah yang mungkin sering kita memutuskan itu tidak firm. Ragu-ragu. Era seperti itu harus kita akhiri," katanya.

Ia menegaskan bahwa BPS punya strategis, karena dari data badan tersebut akan lahir kebijakan yang betul-betul tepat dan tidak meleset.

"Karena memang datanya betul-betul akurat, detil," katanya.