Pemerintah Suriah tolak bahas masa depan Presiden Bashar

Jenewa/Beirut (ANTARA News) - Masa depan Presiden Bashar al-Assad tidak akan dibahas dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang Suriah, kata kepala delegasi pemerintah, mendorong utusan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa penghentian permusuhan dapat terancam gagal karena kemajuan belum tercapai.

Delegasi Damaskus Bashar Jaafari mengatakan masa depan Bashar "tak ada hubungan" dengan negosiasi-negosiasi, yang memasuki pekan kedua Senin, dan menyatakan bahwa langkah-langkah kontra terorisme masih tetap menjadi prioritas bagi pemerintah, lapor Reuters.

"Kerangka acuan dari pembicaraan kita tidak memberikan indikasi apapun terkait dengan isu Presiden Republik Arab Suriah," kata dia ketika ditanya tentang kesediaan delegasi pemerintah untuk terlibat dalam pembicaraan serius mengenai transisi politik.

"Ini sesuatu yang sudah tak lagi dibicarakan."

Utusan PBB Staffan de Misstura - yang melukiskan transisi politik Suriah sebagai "induk dari semua isu" - menanggapi dengan menyatakan bahwa penolakan delegasi pemerintah untuk membahasnya dapat mengarah kepada memburuknya situasi di lapangan.

"Setiap orang lebih kurang setuju, penghentian permusuhan masih berlaku," kata dia. "Sama ... lebih kurang gerakan bantuan kemanusiaan. Tapi gerakan-gerakan itu tidak berlanjut jika kita tidak bergerak maju mengenai transisi politik."

Kerentanan penghentian permusuhan yang telah berjalan tiga pekan mendapat sorotan pada Senin ketika Moskow menyatakan pihaknya telah mencatat enam pelanggaran dalam 24 jam terakhir. Amerika Serikat dan Rusia mendukung gencatan senjata tersebut.

Oposisi Suriah menuduh delegasi pemerintah membuang-buang waktu dengan menolak membahas masa depan Bashar. "Tak mungkin menunggu seperti ini, sementara delegasi rezim membuang waktu tanpa mencapai apapun," kata Salim al-Muslat, juru bicara Komite Negosiasi Tinggi.
(Uu.M016)