Anggota DPR imbau pemda pantau Gafatar

Pemantauan ini penting karena saya secara pribadi mencurigai Gafatar memiliki niat tersembunyi untuk membuat bibit melawan NKRI. Saya mendapatkan info yang cukup valid tentang tahapan mereka dalam rangkaian mewujudkan visi misi mendirikan negara baru

Pontianak (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat Erma Suryani Ranik mengimbau para bupati dan wali kota untuk memantau keberadaan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di daerah masing-masing di Kalbar.

"Pemantauan ini penting karena saya secara pribadi mencurigai Gafatar memiliki niat tersembunyi untuk membuat bibit melawan NKRI. Saya mendapatkan info yang cukup valid tentang tahapan mereka dalam rangkaian mewujudkan visi misi mendirikan negara baru selain NKRI," kata Erma S Ranik saat dihubungi di Pontianak, Selasa.

Ia mengatakan Kalimantan adalah lokasi tujuan utama Gafatar. Karena itu ia mengimbau para kepala daerah sebagai pimpinan wilayah mengambil langkah-langkah pengawasan.

"Gafatar selalu membangun komunitas tertutup dan biasanya membeli lahan dalam jumlah besar untuk lokasi permukiman anggotanya. Karena itu diperlukan pengawasan yang kuat," kata anggota Fraksi Demokrat itu.

Erma S Ranik menyatakan sudah menghubungi langsung para bupati di Kalbar agar mewaspadai keberadaan organisasi sempalan tersebut.

Sementara untuk pihak penegak hukum baik polisi maupun jaksa, anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, keamanan dan HAM ini mengimbau agar sungguh-sungguh memantau dinamika di Kalbar saat ini, karena jangan sampai terjadi tindakan main hakim sendiri dari warga masyarakat.

"Untuk masyarakat saya imbau tetap menahan diri, jangan mudah masuk organisasi yang tidak jelas. Hendaknya masyarakat jangan lupa berkonsultasi dengan aparat pemerintahan dan aparatur keamanan apabila melihat organisasi baru yang tidak dikenal di masyarakat," kata dia.

Gafatar yang dipimpin Ahmad Mushadeq diketahui sebelumnya bernama Al-Qiyadah al-Islamiyah, kemudian menjadi Millah Abraham dan baru pada 2011 berganti menjadi Gafatar dan telah menyebar di 34 provinsi, sebelum kemudian dibubarkan.

Sementara pada Senin (18/1) malam sejumlah orang menolak keberadaan para mantan anggota Gafatar yang mendiami salah satu kawasan di Kabupaten Mempawah. Aksi tersebut berujung dengan pembakaran mobil milik salah satu anggota Gafatar yang sedang menghadiri pertemuan dengan anggota Muspida di halaman Kantor Bupati Mempawah.