Menteri LHK nilai "COP" Paris belum libatkan komunitas

Paris (ANTARA News - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa komunitas masyarakat yang melakukan kerja-kerja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kurang dilibatkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Perubahan Iklim ke-21 (COP-21) di Paris, Prancis dan akan menjadi catatan saat pelaksaan konferensi serupa pada 2016 yang direncanakan akan digelar di Maroko.

"Ada yang kurang muncul dalam COP Paris ini yaitu komunitas masyarakat. Padahal kita memiliki banyak komunitas masyarakat yang sudah melakukan kerja-kerja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," kata Menteri Siti di arena COP-21 di Le Bourget, Paris, Prancis, Sabtu, waktu setempat.

Menteri mengatakan bahwa diskusi dan seminar yang digelar di paviliun Indonesia selama 12 hari pelaksanaan KTT Iklim masih didominasi pihak swasta, lembaga nonpemerintah serta pemerintah.

Padahal, pemerintah berupaya merangkul semua elemen mulai dari pemerintah dan komunitas masyarakat serta pihak swasta untuk terlibat dalam mengisi kegiatan di paviliun dan membagi pengalaman dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Ke depan kata Menteri, keterlibatan komunitas masyarakat akan ditingkatkan dan hal itu menjadi catatan penting yang akan dibahas dalam evaluasi menyeluruh terhadap Delegasi RI yang mengikuti COP-21 Paris.

Paviliun Indonesia di arena COP Paris cukup menarik perhatian para peserta konferensi dan delegasi negara lain. Hal itu terlihat dari setiap sesi seminar dan diskusi yang selalu dipadati peserta.

Koordinator Paviliun Indonesia, Agus Justianto mengatakan selama KTT Iklim di Paris, ada 47 kegiatan seminar dan diskusi panel yang diisi parapihak mulai dari kalangan swasta, pemerintah dan kelompok masyarakat sipil.

Sebagian besar sesi teresebut mengulas tentang upaya parapihak dalam mitigasi perubahan iklim yang mendukung upaya Indonesia dalam menurunkan emisi sesuai yang ditargetkan yakni 29 persen pada 2030 dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.

"Beberapa pihak memang menyoroti kegiatan di paviliun, tapi dari 47 sesi, hanya tujuh sesi yang diisi oleh pihak swasta," kata Agus.

Ia mengatakan bahwa pendanaan paviliun tidak berasal dari APBN tapi dukungan sejumlah perbankan, termasuk pihak swasta yang dikoordinir KADIN. Dua perusahaan yang langsung memberikan bantuan kepada panitia antara lain grup perusahaan kertas dan bubur kertas, APRIL dan perusahaan Arsari Grup milik Hashim Djojohadikusumo.

Sebelumnya sejumlah aktivis lingkungan menyoroti kegiatan di paviliun Indonesia di Le Bourget yang didominasi pihak swasta. Bahkan grup perusahaan yang memiliki rantai pasokan dari perusahaan yang sedang diusut karena kasus pembakaran hutan dan lahan beberapa waktu.

"Grup perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan tampil seperti malaikat di COP Paris dan menjelaskan upaya mereka dalam mitigasi, ini sangat ironis," kata Eksekutif Walhi Bengkulu, Pius Ginting.