Presiden minta menterinya tak lagi berpolimik soal Novanto

karena sekarang ini sudah di MKD

Bogor (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak lagi berpelomik masalah pencatutan nama Presiden oleh Ketua DPR Setyo Novanto karena sudah dibawa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Presiden meminta tidak ada lagi polemik antarmenteri untuk hal tersebut karena sekarang ini sudah di MKD," kata Pramono usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Senin.

Pramono mengungkapkan, Presiden menyerahkan sepenuhnya soal itu MKD DPR dan menghormati prosesnya serta menegaskan pemerintah tidak akan campur tangan, baik jika sidang itu dilakukan terbuka maupun tertutup.

"Sepenuhnya kewenangan rapat MKD. Jadi yang memutuskan MKD," kata Pramono.

MKD DPR RI menggelar rapat internal guna menentukan mekanisme rapat terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.

"Setelah pukul 10 WIB. Kami akan menentukan apakah mekanisme sidang terhadap Ketua DPR dilakukan terbuka atau tertutup," kata Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang di Gedung DPR RI, Senin.

Ia sendiri berharap, sidang terhadap Setya Novanto dilakukan secara terbuka.

"Tentu dalam rapat nanti. Kita sampaikan dasar-dasar mengapa kita mengajukan sidang harus terbuka untuk umum. Karena toh sudah pernah kita lakukan ini sidang terbuka untuk umum. Jadi tidak ada halangan," kata politisi PDIP itu.

Ia menegaskan sejak ditunjuk menjadi anggota dan salah satu pimpinan MKD, dia sudah menyarankan semua sidang di MKD digelar terbuka. "Kecuali menyangkut asusila," kata Junimart.