Kalau Pemerintah lebih peduli dengan kepentingan domestik, maka selayaknya menyetujui pembangan lapangan gas di darat yakni di wilayah Maluku,"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menyarankan pemerintah mengembangkan Blok Masela di Laut Arafura Maluku dengan membangun lapangan gas abadi di darat agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

"Kalau Pemerintah lebih peduli dengan kepentingan domestik, maka selayaknya menyetujui pembangan lapangan gas di darat yakni di wilayah Maluku," kata Kardayat Warnika pada diskusi yang diselenggarakan Forum Tujuh Tiga (Fortuga) ITB di Jakarta, Selasa.

Kardaya mengatakan hal itu menyikapi polemik rencana pembangunan lapangan gas abadi Masela di Maluku, antara di darat atau di laut.

Menurut dia, kalau pembangunan lapangan gas itu dibangun di darat maka kepentingan nasional akan lebih terjamin, dan sebaliknya kalau dibangun di laut maka kepentingan internasional yang lebih terjamin.

"Polemik ini sudah terjadi selama lima tahun terakhir," katanya.

Sementara itu, mantan Komisaris Utama PT PLN, Alhilal Hamdi mengatakan, dalam pengembangan proyek lapangan gas abadi Blok Masela, Pemerintah Indonesia di"paksa" untuk memutuskan pembangunnya di pola terapung di pola terapung, dalam waktu beberapa hari ke depan.

Menurut Hilal, proposal yang disampaikan oleh perusahaan gas alam cair (LNG) asing sangat tidak fair, karena tidak memberikan opsi kecuali pembangunan dengan pola terapung.

"Padahal, pembangunan lapangan gas dengan pola terapung ini akan menghadapi dua tantangan utama, kestabilan operasi dan keselamatan operasi," katanya.

Hilal menegaska, Fortuga mengusulkan pembangunan lapangan gas abadi Masela di darat, setelah melakukan sejumlah kajian ilmiah, baik dari aspek investasi, operasional, profit, maupun keuntungan nasional.

Pengembangan proyek lapangan gas abadi Masela dengan pola terapung diusulkan oleh perusahaan minyak dan gas dari Amerika Serikat.

Menurut Kardaya, pembangunan lapangan gas abadi juga harus mengutamakan multi efek dari proyek tersebut untuk kepentingan bangsa dan negarta, termasuk rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan SDM Rizal Ramli meminta Kementerian ESDM dan SKK Migas mengkaji ulang rencana pengembangan Blok Masela di Laut Arafura Maluku.

Padahal, SKK Migas sudah menyetujui revisi rencana pengembangan lapangan pertama atau plan of development (POD 1) dari Blok Masela menggunakan FLNG berkapasitas 7,5 juta ton per tahun.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015