Komisi VI DPR dukung upaya perbaikan BUMN

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menegaskan bahwa Komisi VI akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan badan usaha milik negara (BUMN) demi pencapaian tugasnya sebagai agen pembangunan nasional.

Hal itu dikatakan Heri dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Rini Soemarno di gedung DPR RI di Jakarta, Senin sekaligus menanggapi curhat Menteri BUMN di Forum Chief Financial Officer (CFO) BUMN.

"Komisi VI DPR RI mendukung BUMN untuk upaya perbaikan BUMN. Menteri BUMN mestinya menjawab dengan kerja, bukan curhat. Itu tidak akan menyelesaikan masalah," kata Heri.

Menurut Heri, selama ini, BUMN masih dijalankan sebagai bisnis-an. Semata-mata hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Padahal, katanya, pendirian BUMN didasarkan kepada Pasal 33 UUD 1945 dan sesuai UU No. 19 Tahun 2003.

"BUMN itu punya tanggung jawab sebagai lokomotif pembangunan perekonomian nasional. Sayangnya, aksi-aksi korporasi BUMN selama ini justru merugikan kepentingan rakyat banyak. Dari tukar guling saham sampai penjualan/pengalihan aset-aset perusahaan," kata dia.

Contoh lain, banyak BUMN yang membuat anak perusahaan jauh dari core business-nya. Akhirnya, BUMN menjadi tidak fokus. Malahan, bersaing dengan pelaku usaha lokal dengan modal kecil sehingga berpotensi besar mematikan mereka. Ini kan tidak sehat.

Selanjutnya, tidak sedikit managing business BUMN yang masih saja tidak efisien dan tidak transparan. Banyak BUMN yang meski sudah diberi PMN, tapi justru masih merugi miliaran dollar. Ini memunculkan kecurigaan publik.

"Kalau DPR tidak mengawasi, kebijakan strategis seperti itu bisa mengancam ketahanan ekonomi nasional. Bayangkan saja, itu adalah pinjaman jangka panjang yang berisiko besar bagi BUMN dan negara," ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Hal lain yang juga perlu dibenahi, soal Pertamina yang tetap tidak mau menurunkan harga BBM padahal harga minyak dunia terus menurun. Alasannya, kalau diturunkan Pertamina bisa merugi.

"Ini kan aneh. Padahal, kalau ditilik lebih dalam, harga keekonomian BBM Indonesia masih lebih tinggi dari Malaysia. Akhirnya muncul pertanyaan, lalu tugas Pertamina untuk menyediakan harga BBM yang wajar dalam rangka menopang ekonomi nasional kemana? Harus diingat, harga BBM yang tinggi itu telah menjadi salah satu sebab utama inflasi yang tinggi."

"Karena itu, sekali lagi, Menteri BUMN harus mampu mengarahkan kerja-kerja BUMN secara profesional, efisien, dan transparan. Memang tidak mudah. Tapi, dengan sinergi yang kuat saya yakin BUMN bisa bangkit," demikian Heri.