Ketua MPR sambut baik keinginan ICMI

Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyambut baik keinginan Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk dapat bekerja sama dengan MPR RI.

"MPR RI siap bermitra dengan dengan berbagai elemen masyarakat untuk membangun demokrasi," kata Zulkifli Hasan ketika menerima kunjungan Presidium ICMI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Kedatangan Presidium ICMI dipimpin langsung ketua presidium, Sugiharto.

Menurut Zulkifli, sistem demokrasi di Indonesia seperti amanah sila keempat Pancasila, yakni perwakilan dan permusyawaratan, sehingga sistem pemilihan ketua sebuah lembaga dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik.

Zulkifli membandingkan antara organisasi yang menggunakan sistem permusyawaratan dan perwakilan dengan organisasi yang menggunakan sistem pemilihan langsung.

"Organisasi yang menggunakan sistem permusyawaratan, pemilihan ketuanya berjalan aman dan lancar tanpa konflik, sedangkan yang menggunakan sistem pemilihan langsung maka terjadi menang-menangan.

Menurut Zulkifli, sistem pemilihan langsung juga biayanya tidak murah, sehingga hanya dapat diikuti oleh orang-orang yang memiliki cukup modal finansial.

Konsekuensi dari pemilihan langsung, menurut dia, maka para pemenangnya akan berusaha bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya serta mengembalikan uang kepada para sponsor.

"Cara-cara tersebut semakin menjauhkan bangsa Indonesia dari nilai-nilai Pancasila. Kedaulatan rakyat saat ini menjadi kedaulatan pemilik modal, tuturnya.

Kunjungan Presidium ICMI ke ruang kerja Zulkifli Hasan untuk memberitahukan sekaligus mengundangnya pada acara muktamar ICMI yang dijadwalkan akan diselenggarakan di Mataram, NTB, pada Nopember 2015.

Menurut Ketua Presidium ICMI, Sugiharto, kesiapan lapangan sudah siap.

Pada kesempatan tersebut, Presidium ICMI meminta masukan dari Zulkifli Hasan sebagai ketua MPR RI dan ketua umum DPP PAN.

Zulkifli berharap, ICMI dapat melakukan kegiatan maupun sumbangan pemikiran untuk pembangunan Indonesia selama 50 tahun ke depan.