Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah memperhatikan postur anggaran yang diberikan kepada institusi TNI, karena pengembangan alat utama sistem senjata membutuhkan dukungan anggaran.
"Masalah yang dihadapi saat ini dikaitkan dengan postur anggaran, saat ini tidak banyak perubahan karena di 2016 pagu indikatif TNI hanya Rp80 triliun," kata Mahfudz di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan pagu indikatif senilai Rp80 triliun itu hanya meningkat Rp3 triliun dari tahun 2015 senilai Rp77 triliun.
Menurut dia, alokasi pagu indikatif tahun 2016 itu berdampak pada rencana modernisasi alutsista Indonesia.
"Modernisasi alutsista akan bertahap dan tidak bisa lengkap. Pemerintah bisa mengambil kebijakan baru mengenai politik penganggaran untuk TNI," ujar Mahfudz.
Menurut dia, apabila hal itu tidak dilakukan maka dikhawatirkan situasi politik dan keamanan Indonesia tidak bisa dikalkulasi dengan baik.
Dia mengatakan ketika kalkulasi itu tidak bisa dilakukan maka ketika terjadi pecah konflik di tingkat kawasan, maka Indonesia tidak siap menghadapinya.
"Dinamika kawasan ini langsung atau tidak langsung akan berdampak pada Indonesia misalnya soal Papua, pasti akan berhadapan, dampaknya Indonesia tidak dalam posisi independen karena ada kekuatan asing yang mempengaruhi perkembangan isu Papua," katanya.
Mahfudz mengatakan dalam Raker antara Komisi I DPR dengan Panglima TNI, terdapat penilaian TNI terkait dinamika kawasan secara politik dan keamanan yang ada peningkatan.
Hal itu, menurut dia, memiliki dampak langsung terhadap potensi ancaman dan tantangan bagi Indonesia di kawasan.
"Apalagi misalnya kerja sama patroli maritim Indonesia-Singapura terkait KRI Usman-Harun berdasarkan situasi ini memang dibutuhkan percepatan modernisasi alutsista," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
