Imigrasi berkoordinasi dengan instansi lain cegah ISIS

Solo (ANTARA News) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan kantor imigrasi sudah berkoordinasi dengan instansi lain guna mencegah warga negara Indonesia yang keluar negeri dengan maksud gabung ISIS.

"Kami sudah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, dan Badan Intelijen Nasional (BIN) jika ada informsi tentang nama-nama WNI yang dicurigai," kata Yasonna H Laoly saat kunjungan kerja di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa.

Ia menegaskan,"Setelah mendapat informasi nama-nama bisa dicegah dengan tidak diterbitkan paspor."

Namun, kantor imigrasi tidak mudah jika untuk mengantisipasi WNI yang akan bepergian ke luar negeri karena setiap warga mempunyai hak untuk membuat paspor.

"Kantor imigrasi itu tidak bisa menahan orang bepergian ke luar negeri, jika tidak ada perintah dari institusi lain yang mencurigai yang bersangkutan," kata Kemekumham.

Menurut Menkumham, warga yang bepergian ke luar negeri jika tujuannya langsung ke Suriah bisa diwaspadai. Namun, ada pula di antara mereka masuk dari negara lain, bukan langsung Suriah, sehingga sulit dicurigai.

Kendati demikian, kantor imigrasi dalam pelayanan pembuat paspor ada standarnya, jika nama yang bersangkutan sudah masuk ke sistem langsung bisa tertangkap.

"Warga ada yang belum terdeteksi, kita dapat kecurigai pada saat tahap wawancara dengan petugas Imigrasi. Kehati-hatian sudah diberitahukan di tempat kantor imigrasi dan bandara-bandara," katanya.

Sementara Menkumham ketika berkunjung ke Solo didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta Djarot Sutrisno. Menteri memantau langsung pelayanan kantor yang melayani tujuh kabupaten dan kota di daerah itu.

Menkumham meminta petugas untuk meningkatkan pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta karena ke depan banyak warga yang umrah.