Menperin tegaskan MoU Proton murni kerja sama swasta

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perindustrian Saleh Husin menegaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara PT Adiperkasa Citra Lestari dengan perusahaan otomotif Malaysia Proton Holding Berhard murni merupakan kerja sama pihak swasta untuk membuat 'feasibility study' bisnis.

"Mengenai penandatanganan MoU yang dilakukan di malaysia kemarin itu adalah murni untuk membuat feasibility study enam bulan ke depan dan itu dilakukan murni private to private atau business to business," ujar Menteri Perindustrian Saleh Husin di Jakarta, Senin.

Menperin mengatakan, dalam penandatanganan tersebut tidak ada unsur pemerintah yang terlibat sama sekali, apalagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau membangun program mobil nasional..

Menurut dia, jika dinilai laik, maka kedua belah pihak akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu mendaftar ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung lainnya untuk kemudian ke Kementerian Perindustrian untuki meminta nomor identifikasi kendaraan bermotor.

Menperin menambahkan, jenis kerja sama investasi yang dilakukan sama seperti investasi bidang otomotif yang dilakukan beberapa negara dengan Indonesia, sehingga fasilitas yang diberikan juga akan berlaku sama.

"Sama seperti industri otomotif lain yang berinvestasi di Indonesia, seperti dari Tiongkok yang sementara ini bekerja sama dengan industri nasional di sini, begitu juga dari Jerman yaitu VW juga kerja sama dengan salah satu perusahaan di sini untuk investasi," ujar Menperin.

Menperin menyampaikan, jika investasi tersebut sudah masuk ke Indonesia, pemerintah akan mendorong perusahaan agar melakukan ekspor, sehingga produk tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Menperin menambahkan, sejauh ini, belum ada pembicaraan terkait mobil nasional, namun pemerintah terus mendorong agar komponen lokal terus ditingkatkan dan industri otomotif membangun pabriknya di Indonesia.

Terkait kehadiran Presiden Joko Widodo dalampenandatangan di Malaysia, Menperin mengatakan bahwa hal tersebut adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap pihak swasta yang ingin menarik investasi ke Indonesia.

"Presiden sedang berkunjung ke Negara ASEAN, dengan kepadatan acara kan menyempatkan ada salah satu swasta yang ingin menarik investasi ke Indonesia, kan kita berikan support. Dalam rangka berikan support pada swasta," ujar Menperin.