MPR: BNPP mutlak untuk jamin keutuhan NKRI

Agar warga negara Indonesia tidak mudah diiming-imingi negara tetangga maka pembangunan infrastruktur harus diwujudkan dan memperoleh kesejahteraan.

Kendari (ANTARA News) - Kebijakan Pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP) mutlak sebagai jaminan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berkewajiban secara konstitusi untuk memastikan NKRI utuh. Negara ini berdaulat sehingga apa pun dipertaruhkan demi keutuhan bangsa yang kita cintai," kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, di Kendari, Sabtu.

BNPP sebagai salah satu solusi strategis untuk mendorong percepatan pembangunan pada wilayah perbatasan yang selama ini terkesan ketinggalan perhatian. Pemerintah harus menjaga kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, sehingga tidak diremehkan negara-negara tetangga. (Baca juga: BNPP tegaskan posisi kelembagaan perbatasan masih lemah)

Sejumlah titik perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, yakni Entikong, Kalimantan Barat, Nunukan, Kalimatan Utara berbatasan dengan Malaysia dan Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT) berbatasan dengan Timor Leste.

Penempatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada wilayah-wilayah perbatasan diperlukan namun harus didukung dengan penyelenggaraan pembangunan yang optimal. (Baca juga: Pemerintah prioitaskan pembangunan infrastruktur di perbatasan)

"Agar warga negara Indonesia tidak mudah diiming-imingi negara tetangga maka pembangunan infrastruktur harus diwujudkan dan memperoleh kesejahteraan," kata Hidayat yang juga mantan Ketua MPR RI.

Ia menambahkan penjagaan wilayah batas dengan Malaysia harus diseriusi karena sudah ada fakta terjadinya perpindahan patok batas bergeser masuk ke dalam wilayah Indonesia.

Fakta adanya rumah warga negara Indonesia sudah berada dalam wilayah Malaysia tidak sepenuhnya mereka disebut hijrah secara ilegal.

"Sangat mungkin patok batas yang digeser masuk ke dalam wilayah Indonesia sehingga tanpa disadari rumah warga negara Indonesia sudah berada dalam wilayah negara tetangga," kata Hidayat, politisi PKS.

(S032)