"Saya kira pemerintah daerah masih lamban dalam mengejar kualitas laporan keuangannya," kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz seusai "Sosialisasi BPK: Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat" di Kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Senin.
Menurut Harry, penilaian itu didasarkan fakta masih sedikitnya pemerintah daerah yang laporan keuangannya memeroleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Saya kira penyebabnya adalah masih belum memadai kualitas sumber daya manusianya," kata dia.
Ia menyebutkan sesuai data audit BPK tahun 2013 dari sebanyak 456 pemerintahan daerah, baru 34 daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP. Sementara di tingkat pemerintahan pusat, 75 persen telah menerima opini WTP.
Meski demikian, ia mengatakan penyusunan laporan keuangan yang baik atau tergolong WTP, belum tentu serta merta merepresentasikan pencapaian kesejahteraan rakyat.
Mengenai hal itu, menurut Harry, BPK juga masih mendiskusikan untuk dapat memasukkan keselarasan WTP dengan kesejahteraan rakyat dalam sebuah peraturan tertentu atau perundang-undangan.
"Sedang kami bicarakan. Saya memang bisa merekomendasikan itu kepada pemerintah atau DPR," kata Harry yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI periode 2009-2014 itu.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
