Daniel yang juga Wakil Sekjen DPP PKB saat dihubungi di Pontianak, Minggu, mengatakan, hal itu terkait dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mendorong sektor lain yang produktif.
"Ada beberapa pertimbangan dari PKB seiring kenaikan harga BBM subsidi," ujarnya.
Yakni, kenaikan harga BBM sudah melalui kajian yang mendalam. Kemudian, harus menjadi bagian utuh dalam mewujudkan visi politik Joko Widodo yakni Trisakti dan Nawa Cita.
Kompensasinya, harus produktif dan tidak konsumtif terutama untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan di desa-desa.
"Segera berlakukan sistem real time di seluruh produksi kilang migas Indonesia," ujar dia.
PKB juga berharap Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari desa sampai provinsi dapat sejalan dengan visi ini.
"Karena pusat akan sulit mendorong sesuatu yang tidak diusulkan oleh daerah. PKB akan terus mendorong dan mengawal hal tersebut," kata dia.
Khususnya untuk wilayah Kalbar, ia menambahkan, PKB juga akan mendorong agar kalbar menjadi salah satu basis kedaulatan pangan Indonesia.
PKB juga berharap kerja sama dengan pemda kabupaten dan provinsi, bupati serta wali kota bisa mempermudah segala proses perizinan dan administrasi.
"Sehingga proses pembangunan bisa berjalan cepat. Ini semua bisa berjalan kalau seluruh pihak bergotong royong, sama-sama mengawal, memiliki visi dan semangat yang sama untuk membangun desa dan membuat desa sebagai basis produksi," kata Daniel Johan.
Pewarta: Teguh Imam Wibowo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
