"Kebijakan penaikan BBM khususnya solar ini memang menjadi pemicu untuk menaikkan tarif jasa angkutan di pelabuhan," kata Ketua Umum Angkutan Khusus Organda Tanjung Perak, Kody Lamahayu, di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, revisi kenaikan tarif angkutannya siap dilakukan di wilayah kerjanya dalam waktu dekat. Estimasi kenaikan tarif tersebut 35 persen seiring dengan naiknya harga solar perliter yang mencapai 36 persen.
"Besaran kenaikan tersebut sangat realistis lantaran layanan jasa angkut tidak hanya tergantung dari faktor solar, akan tetapi suku cadang dan biaya lain," ujarnya.
Di samping itu, jelas dia, pihaknya sudah lama tidak menaikkan tarif jasa angkut. Kenaikan tarif terakhir terjadi pada 2013 dengan besaran 35 persen, hal itu juga disebabkan kenaikan harga BBM pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sementara, kini biaya operasional yang dikeluarkan untuk truk sangat besar," katanya.
Angka minimal, tambah dia, membutuhkan 35 liter per harinya atau setara dengan Rp192.500 (dengan asumsi Rp5.500 per liternya). Namun, dengan kenaikan solar yang mencapai Rp7.500 per liter maka biaya operasional untuk beli BBM mencapai Rp262.500.
"Kenaikan tarif ini, akan secepatnya kami sosialisasi terhadap asosiasi terkait di Tanjung Perak," katanya.
Sosialisasi itu akan dilakukan antara lain kepada Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), maupun Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI). Apalagi, kebijakan itu akan berdampak langsung pada para pemilik barang yang tergabung dalam asosiasi.
"Khususnya mereka yang memiliki usaha di sektor kepelabuhanan," katanya.
Sementara itu, akibat penaikan harga solar tersebut Organda Pelabuhan Tanjung Perak mendesak pemerintah melakukan konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Penyebabnya, harga gas diyakini lebih murah dibanding solar dngan harga satu liter gas Rp3.100 sedangkan solar sudah Rp7.500.
(T.KR-IDS/S004)
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014
