Mayjen TNI Andika Perkasa jabat komandan Paspampres

... Iya keinginan langsung (Jokowi). Dasarnya adalah konsultasi antara Panglima dengan Presiden terpilih... "

Jakarta (ANTARA News) - Mayor Jenderal TNI Andika Perkasa resmi menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden untuk menggantikan Mayor Jenderal TNI Doni Monardo yang menjabat sebagai komandan Kopassus TNI AD.

Upacara serah terima jabatan itu dipimpin Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, di Markas Komando Paspampres, Jakarta, Rabu pagi.

Pengangkatan menantu mantan kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono, itu berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/760/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Sebelum dipilih menjadi Komandan Paspamres, Andika menjabat kepala Dinas Penerangan TNI AD.

Penerima Bintang Kartika Eka Paksi itu pernah menjabat sebagai komandan Peleton Kopassus pada 1987, Komandan Unit 3 Grup 2 Kopassus (1987), Komandan Sub Tim 1 Den 81-Kopassus (Satgultor) (1991), Komandan Sub Tim 2/3 Den 81 Kopassus (1995).

Andika juga pernah menjabat Komandan Batalion 32 Grup 3/Sandha Kopassus (2002), Komandan Resimen Induk Jaya (2011), Komandan Korem 023/KS (2012), dan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (2013).

Andika juga pernah melaksanakan operasi di Timor Timur pada 1990, operasi teritorial di Timor Timur (1992) dan operasi bakti TNI di Aceh (1994). Dia juga pernah bertugas dalam misi operasi khusus di Papua.

Moeldoko sebelumnya mengatakan, pengangkatan Andika Perkasa sebagai komandan Pasukan Pengamanan Presiden merupakan permintaan Presiden terpilih, Joko Widodo.

"Iya keinginan langsung (Jokowi). Dasarnya adalah konsultasi antara panglima dengan presiden terpilih," kata Moeldoko.

Pemilihan Andika itu dinilai wajar dalam struktur TNI. Dalam tradisi pengangkatan Komandan Paspamres, panglima TNI pastinya berkonsultasi dengan presiden terpilih.

"Oleh sebab itu, pengangkatan Andika dinilainya wajar," katanya. Moeldoko menambahkan, pada pemerintahan baru tidak ada perubahan protokol pengamanan.

"Nggak ada perubahan, standar pengamanan kita sudah pasti. Kita punya rencana operasi pengamanan VVIP, itu standar. Sedikitpun tidak boleh dikurangi," kata dia.