Presiden: Indonesia tak anut kebijakan pertahanan agresif

Yogyakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut kebijakan agresif dalam pertahanan dan militer meski terus meningkatkan kemampuan alat utama sistem senjata serta kualitas prajurit.

"Kita tidak bermaksud menjadi kekuatan militer yang agresif meski NKRI harga mati. Kita hanya ingin memiliki TNI yang tangguh, mampu jaga kedaulatan dan beri kontribusi pada pasukan perdamaian dan operasi selain perang," katanya saat menjadi Inspektur Upacara pada Prasetya Perwira TNI di Lapangan Dirgantara Kompleks Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, Kamis.

Presiden mengatakan perubahan kondisi geopolitik dan arsitektur internasional membuat Indonesia harus terus menyesuaikan kebijakan dan doktrin pertahanannya.

"Dunia dan kawasan sekeliling kita terus berkembang secara dinamis, geopolitik juga terus berubah. Ini mengharuskan kita terus kembangkan strategi kebijakan dan doktrin Indonesia," katanya.

Presiden menambahkan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus kuat supaya bisa mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional serta terus ikut aktif terlibat dalam upaya perdamaian.

453 Perwira

Presiden Yudhoyono melantik 453 perwira remaja TNI yang berasal dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara di Lapangan Dirgantara Kompleks Akademi Angkatan Udara Yogyakarta Kamis pagi.

Di setiap angkatan, dipilih satu perwira terbaik yang mendapatkan Adhi Makayasa. Peraih Adhi Makayasa 2014 adalah Letnan Dua Infantri Tegar Aji Widhiwardhana asal Ponorogo, Letnan Dua Laut Egistya Pranda asal Bekasi dan Letan Dua Elektronika Chandra Ari Wijaya asal Lombok.

Para lulusan akademi TNI tersebut lulus dengan predikat akademis Sarjana Sains Pertahanan Terapan.

Presiden menghadiri acara kelulusan tersebut didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono serta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, para Kepala Staf Angkatan, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.