Batan nantikan presiden baru lanjutkan PLTN

Kuta (ANTARA News) - Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) menantikan presiden Indonesia yang baru untuk melanjutkan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Serpong, Tangerang Selatan, Jawa Barat.

"Proposal dan blue print sudah kami bikin. Teknologi itu aman. Tinggal pemerintah yang baru nanti mau melanjutkan atau tidak?" kata Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto seusai membuka Regional Cooperation Agreement Review Meeting International Atomic Energy Agency (IAEA) di Kuta, Bali, Senin.

Batan telah menetapkan pembangunan reaktor daya eksperimen atau PLTN berskala kecil yang berkapasitas 10 megawatt di Serpong. "Namun kalau ternyata presiden baru punya pilihan tempat lain, silakan," ujarnya.

Dalam cetak biru yang diajukan kepada pemerintah itu, Batan juga menjelaskan bahwa reaktor nuklir tidak hanya untuk energi listrik, melainkan juga untuk kegiatan industri lain, seperti pemeriksaan kilang minyak dan kegiatan desalinasi atau mengubah air laut menjadi air tawar sehingga aman untuk dikonsumsi.

Oleh sebab itu, Batan sangat berharap presiden mendatang harus memiliki pemahaman bahwa energi menjadi tulang punggung kemajuan kesejahteraan bangsa.

"Pemerintah yang akan datang harus punya visi itu. Minyak dan gas serta batu bara ada batasnya, sedangkan energi nuklir belum termanfaatkan secara maksimal," kata Djarot.

Ia menyebutkan bahwa Indonesia menyimpan potensi produksi uranium sebanyak 60 ribu hingga 70 ribu ton yang tersebar di Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Papua.

"Namun untuk sementara ini kita beli uranium karena lebih murah. Kita mencoba meniru China yang membeli batu bara ke kita, padahal mereka punya banyak batu bara," katanya.

Uranium yang didatangkan Indonesia itu berasal dari Rusia, Prancis, Kazakhstan, dan Afrika Selatan. "Tantangan kita selama ini ada di lapangan. Masyarakat masih takut (terkena radiasi)," kata Djarot.

Dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia bidang energi nuklir di Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lainnya. "Kita punya Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Sekitar 90 persen lulusannya terserap di industri," ujarnya.

Demikian pula dari segi infrastruktur, Indonesia jauh lebih siap mengembangkan energi nuklir dibandingkan dengan negara lain. Selain Batan yang sudah berusia 55 tahun dan Undang-Undang Nuklir, Indonesia juga memiliki Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

"Kalau tidak segera mengembangkannya, kita bisa menyesal. Apalagi negara-negara tetangga sudah memulainya," kata peneliti Batan, Sugiarto, menimpali.