Amerika juga mendesak warganya untuk mempertimbangkan kembali rencana perjalanan ke negara itu menyusul kudeta militer di Thailand.
Juru bicara Departemen Luar Negeri, Marie Harf, mengatakan Washington juga sedang meninjau sisa bantuan AS untuk Thailand - yang berjumlah sekitar 10,5 juta dolar AS pada tahun 2013 - untuk mengupayakan pemotongan lebih lanjut.
"Kami telah menangguhkan sekitar 3,5 juta dolar" dalam pendanaan dan pelatihan untuk militer Thailand, kata Harf kepada wartawan seperti dikutip AFP.
"Kami meninjau semua program bantuan lainnya untuk menentukan bantuan lainnya yang mungkin kam tangguhkan."
Harf mengatakan, Amerika Serikat sedang mencari tahu pendanaan-pendanaan yang dialokasikan untuk badan-badan internasional, termasuk 10 negara blok ASEAN, untuk mengidentifikasi uang yang diarahkan kepada Thailand.
Amerika Serikat telah menghubungi pemimpin junta militer untuk menyampaikan pesan tersebut, kata Harf.
"Kami mendesak pemulihan segera pemerintahan sipil, kembali ke demokrasi dan jelas, menghormati hak asasi manusia selama periode ketidakpastian."
Berdasarkan undang-undang dalam negeri, Amerika Serikat wajib untuk menangguhkan bantuan kepada militer asing yang menggulingkan pemerintah terpilih.
Dalam saran wisata terbaru, Departemen Luar Negeri merekomendasikan bahwa warga AS hendaknya "mempertimbangkan kembali setiap perjalanan yang tidak penting ke Thailand" karena kerusuhan dan pembatasan gerakan di negara itu.
(Uu.H-AK/
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
