Kemiskinan dan infrastruktur prioritas pembangunan Banten 2015

...prioritas perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Banten yang masih berada pada angka 5,8 persen penduduk miskin

Serang (ANTARA News) - Pembangunan infrastruktur kawasan dan wilayah serta penanganan masalah kemiskinan masih menjadi bagian dari sembilan prioritas program pembangunan di Provinsi Banten untuk Tahun 2015.

"Ada sembilan isu strategis dengan keterkaitan program prioritas pembangunan di Provinsi Banten Tahun 2015 antara lain, prioritas perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Banten yang masih berada pada angka 5,8 persen penduduk miskin," kata Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, di Serang, Selasa.

Kemudian isu strategis lainnya adalah infrastruktur wilayah dan kawasan dalam upaya pemantapan konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan di Provinsi Banten, katanya.

"Ada beberapa rencana pembangunan strategis di Provinsi Banten seperti penataan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, pembangunan museum, melanjutkan pembangunan pelabuhan Bojonegara, Kawasan Strategis Industri Selat Sunda (KSISS), KEK Tanjung Lesung dan lainnya," jelas Rano Karno saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Banten 2015.

Untuk merealisasikan rencana pembangunan strategis ini, tambah Rano lagi, maka harus didukung infrastruktur konektifitas.

Ia menambahkan, dalam upaya pembangunan infrastruktur jalan, Pemerintah Provinsi Banten sudah memiliki Perda Tahun 2012 tentang Infrastrutur. Untuk melaksanakan program pembangunan infrastruktur tersebut harus didukung dengan anggaran yang memadai.

Menurut dia, infrastruktur dan kemiskinan, fokus pembangunan Banten untuk Tahun 2015 adalah perluasan lapangan kerja dalam upaya mengatasi tingginya angka pengangguran di Banten yang saat ini mencapai 9,9 persen atau peringkat ke 32 dari 33 provinsi.

Kemudian peningkatan produksi dan produktifitas pangan serta penguatan logistik pangan dalam rangka menyikapi isu strategis berkaitan dengan ketahanan pangan.

"Peningkatan investasi dan daya saing komoditas unggulan daerah, pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja, ini juga menjadi salah satu bagian dari prioritas pembangunan 2015," katanya.

Selain itu, kata dia, prioritas selanjutnya adalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan, pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana serta pemantapan reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan daerah.

"Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan di tiap provinsi, dan keberhasilan pembangunan di provinsi tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan di masing-masing kabupaten/kota. Untuk itu kordinasi yang baik sangat diperlukan dalam upaya mendukung keberhasilan program pembangunan ini," kata Rano Karno.

Sementara Kepala Bappeda Provinsi Banten Widodo Hadi mengatakan, unsur-unsur pokok tema rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Banten Tahun 2015 adalah penguatan ekonomi kerakyatan.

Diantaranya, tambah Widodo, melalui kemudahan akses permodalan pengembangan usaha ekonomi mikro kecil dan koperasi melalui fasilitasi PT Jamkrida Banten, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM, peningkatan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan serta penguatan pasar domestik.

Kemudian unsur pokok tema lainnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten yang berkeadilan melalui perlindungan sosial, pendidikan untuk semua, peningkatan derajat kesehatan, mitigasi bencana dan pemerataan hasil pembangunan.

"Rancangan tema RKPD 2015 adalah Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berkeadilan," kata Widodo.

Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 dihadiri sejumlah kepala daerah dan perwakilan, unsur masyarakat, LSM, forum kordinasi pimpinan daerah (FKPD) serta unsur terkait lainnya. Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebudayaan Nina Sardjunani menjadi keynote speaker dalam Musrenbang tersebut.

(M045)