Keppres penggantian istilah China menjadi Tionghoa ditandatangani

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Keputusan Presiden No. 12/2014 tentang pergantian istilah China menjadi Tionghoa atau Tiongkok.

Dengan keppres No. 12/2014 yang ditandatangani pada 14 Maret 2014, Presiden SBY mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967, demikian dikutip dari laman Sekretariat Negara, Kamis.

Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 pada pokoknya menggunakan istilah Tjina sebagai pengganti istilah Tionghoa/Tiongkok.

Istilah China tersebut, dinilai telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa, untuk itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera itu.

Presiden SBY menilai, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu, pada dasarnya melanggar nilai, prinsip perlindungan hak asasi manusia.

"Karena itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," bunyi menimbang poin b Keppres tersebut.

Presiden juga menjelaskan, sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok, maka dipandang perlu sebutan yang tepat bagi negara "Peoples Republic of China dengan sebutan negara Republik Rakyat Tiongkok.

Dalam diktum menimbang Keppres itu disebutkan, bahwa ketika UUD 1945 ditetapkan, para perumus UUD tidak menggunakan sebutan China melainkan menggunakan frasa peranakan Tionghoa bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara apabila kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 itu, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dari atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan/atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

"Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan," bunyi Keputusan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Maret 2014 itu.

(M041)

16 Mei 2014

Tak ada angin,tak ada hujan.Kok tiba2 keluar keppres pengaturan penyebutan etnis atau negara China.Mengapa harus diatur,dipaksa,atau dilarang?Kami rakyat Indonesia sudah dewasa bukan anak2 lagi.Tahu yang mana baik dan jelek.Ini kan negara demokrasi.Biarlah kebebasan masyarakat.Istilah China menurut saya bagus kok,keren lagi.Mengapa harus diganti Tiongkok yang gak akrab ditelinga dan mata.Thx.I Love China

0 0 Balas LaporkanHapus
18 April 2014

Dari dulu sampai sekarang.Dari kecil sampai tua.Aku sudah disebut orang China.Tidak ada masalah dengan penyebutan itu.Aku tidak merasa dihina atau direndahkan.Sebaliknya aku bangga dan semangat jadi orang China.Menghilangkan atau menghapuskan istilah China sangat melukai hatiku.Apa yang salah dari kata China ini?Dimana letak keadilan?Apa ini diskriminasi baru?

0 0 Balas LaporkanHapus
6 April 2014

Mengganti istilah China menjadi Tionghoa atau Tiongkok.Tidak menyelesaikan masalah diskriminasi.Tapi membuat kebingungan,pro-kontra di masyarakat.Istilah China sudah milik bangsa Indonesia dan dunia tidak akan mudah dihapus begitu saja.Baik dan buruk itu relatip.Yang penting saling menerima perbedaan.Berbuat yg baik dan tidak merugikan orang lain.I love China

0 0 Balas LaporkanHapus
31 Maret 2014

SBY lucu, new zealand diganti selandia baru, ivory coast diganti dengan pantai gading, padahal rakyat di negara yang bersangkutan tidak mengerti, dasar ....

0 0 Balas LaporkanHapus
30 Maret 2014

“Laut Tiongkok Selatan”…”Kelurahan Bidara Tiongkok”…”Stasiun Pondok Tiongkok”…”Daerah Petiongkokan” (di glodog)…”Duta Besar / Kedutaan People Repuplic Of Tiongkok”…perlu anggaran APBN baru untuk perubahan2 buku2 dan peta2….
nampaknya bapak presiden kita perlu juga menasehati presiden Obama yang katanya sangat demokratis dan para presiden di Asia seperti singapura,Malaysia,Thailand agar mengikuti jejak langkahnya dengan mengganti kawasan di yang bernama "China Town" menjadi "Tiongkok Town"

0 0 Balas LaporkanHapus