Penanganan banjir Jakarta terkendala pengesahan APBD 2014

Seperti kita ketahui, sampai dengan saat ini, APBD masih belum juga disahkan. Ini tentu jadi kendala bagi kami dalam melakukan langkah-langkah antisipasi banjir,"

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan salah satu kendala penanganan banjir kali ini, yaitu terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 yang masih belum disahkan.

"Seperti kita ketahui, sampai dengan saat ini, APBD masih belum juga disahkan. Ini tentu jadi kendala bagi kami dalam melakukan langkah-langkah antisipasi banjir," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Wiriyatmoko dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu.

Menurut Wiriyatmoko, sampai dengan saat ini, pihaknya masih mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengantisipasi banjir di wilayah ibu kota.

Selain itu, sambung dia, untuk bantuan kebutuhan bayi dan balita, seperti susu, bubur bayi serta biskuit pengganti ASI, maka pihaknya memperoleh bantuan dari Kementerian Kesehatan.

"APBD DKI 2014 harusnya cepat disahkan. Kalau besok status tanggap darurat benar-benar diberlakukan, maka mau tidak mau, kami harus siapkan anggaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan," ujar Wiriyatmoko.

Berdasarkan data dari BPBD DKI, banjir yang terjadi di Kota Jakarta saat ini telah merendam sekitar 17,40 persen dari total wilayah, sedangkan saat banjir tahun lalu mencapai 17,73 persen.

"Kondisi ini sudah mendekati situasi banjir tahun lalu. Apalagi, ditambah dengan terganggunya roda perekonomian, seperti banjir yang merendam Stasiun Tanah Abang, sehingga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat," tutur Wiriyatmoko.

Saat ini, dia menambahkan terdapat 134 titik banjir dan genangan yang tersebar di wilayah DKI dengan total pengungsi mencapai 40.057 jiwa. Pihak BPBD telah mengerahkan sebanyak 1.539 personel di 300 titik rawan banjir.

Jika dibandingkan dengan 2013, banjir dan genangan terdapat di sebanyak 124 kelurahan dan 508 RW. Sedangkan, pada saat ini, banjir telah merendam sebanyak 89 kelurahan dan 371 RW. (*)

23 Januari 2014

Ya begitulah wakil rakyat yang bisanya cuman ngomong dan ngomong dan ngomong tok tapi buta hatinya,emang itu uang pajak kayak uangnya mbahnya aja ....kampret

0 0 Balas LaporkanHapus
21 Januari 2014

Mestinya yg selalu mengatas namakan dirinya wakil rakyat,coba dong semuanya turun membantu baik secara moril maupun material.jgn cm tidur sj di kursi dewan.Memalukan sekali,Ada wakil rakyat atau tidak ada wakil rakyat sama saja.Masing-masing hanya mementingkan dirinya sendiri.

0 0 Balas LaporkanHapus