Wiranto: GBHN harus kembali diberlakukan

GBHN harus kembali diberlakukan, sebab tidak adil kalau digantikan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat, dikontrol dan dinilai oleh pemerintah sendiri,"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menyatakan Indonesia perlu memberlakukan kembali konsep Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) guna memperbaiki kualitas bernegara.

"GBHN harus kembali diberlakukan, sebab tidak adil kalau digantikan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat, dikontrol dan dinilai oleh pemerintah sendiri," kata Wiranto dalam Kongres Kebangsaan Forum Pemimpin Redaksi bertajuk "Menggagas Kembali Haluan Negara Menuju 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia" di Jakarta, Selasa.

Wiranto menegaskan bahwa penerapan konsep semacam RPJP tidak memenuhi rasa keadilan dan terutama kesesuaian dengan prinsip demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat.

"Sebab dalam merumuskan kebijakan pemerintah harus menyerap aspirasi dan ide masyarakat, bukan hanya pemikiran yang ada di kepala mereka saja," katanya.

"Termasuk juga presiden harus menjalankan mandat rakyat. Kalau presiden merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, mengawasi sendiri, mengontrol sendiri dan menilai sendiri tentu itu tidak memenuhi prinsip keadilan," katanya.

Menurut Wiranto, dalam rangka menerapkan kembali GBHN tentu ada banyak pilihan jalan yang bisa ditempuh.

"Nanti bisa dimodifikasi atau dikembangkan lagi," ujarnya.

Ia menekankan bahwa pemerintahan, sebagai pengemban mandat rakyat, harus berlangsung dengan menerapkan kebijakan yang berdasar pada opini dan kepentingan publik.

Sementara itu, ia juga menyarankan peninjauan kembali model pemilihan satu kepala satu suara yang saat ini diselenggarakan secara langsung.

Sebab, dalam proses kehidupan berdemokrasi terdapat prasyarat zona ekonomi yang harus dipenuhi demi optimalisasi kualitasnya.

"Kalau Indonesia sudah bisa mencapai pendapatan per kapita 6.600 dolar AS, silakan. Nyatanya kan belum, jangan berharap penerapan demokrasi bisa berjalan baik," ujarnya.

"Karena di bawah itu, masyarakat masih memikirkan perut dan sulit menjalankan demokrasi yang berkualitas. Masih tersandera dengan urusan-urusan pemenuhan kebutuhan hidup," kata Wiranto melanjutkan.

Ia juga berharap, dirumuskan sebuah produk Undang-Undang yang dapat mewajibkan partai-partai politik melaksanakan redefinisi, reorientasi dan reaktualisasi misi mereka.

Kongres Kebangsaan Forum Pemred mengambil tajuk "Menggagas Kembali Haluan Negara Menuju 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia" berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta pada 10-11 Desember 2013.

Kongres tersebut menghadirkan sejumlah pimpinan lembaga negara sebagai pembicara seperti Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.

Selain itu dijadwalkan pula hadir yaitu perwakilan dari partai-partai politik peserta Pemilu 2014, Komite Ekonomi Nasional, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM serta beberapa BUMN.

(G006/S025)