Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah segera membentuk badan interim untuk mengurus transportasi kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi sebagai upaya mempersiapkan diri menuju terbentuknya lembaga Otoritas Transportasi Jabodetabek.

"Kami ingin segera menangani hal urgen untuk mengatasi masalah transportasi sehingga diusulkan badan interim," kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dalam diskusi "Perlukah Desk Transportasi untuk Mengurai Kemacetan" di Jakarta, Kamis.

Menurut Bambang, badan interim transportasi Jabodetabek atau apa pun namanya dinilai penting guna mengintegrasikan serta mengharmonisasikan beragam moda transportasi angkutan umum.

Selain itu, ujar dia, otoritas transportasi yang memadukan kawasan Jabodetabek juga esensial untuk menyinkronkan kebijakan transportasi seperti bila pembuatan monorel yang direncanakan lintas provinsi tidak hanya di Jakarta, tetapi juga melintasi daerah lainnya seperti di Bekasi.

Ia juga mengemukakan, untuk saat ini sudah banyak studi dan kajian tetapi belum ada produk hukum yang kuat untuk memberlakukan pengoperasian otoritas Jabodetabek tersebut.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengatakan, arah pembentukan Otoritas Transportasi Jabodetabek merupakan hal yang serupa yang telah dilakukan kota besar lainnya di dunia.

Namun, menurut Luky, rencana induk dengan lembaga yang mengawasi tersebut selanjutnya menimbulkan banyak diskusi dan evaluasi terutama dengan usulan agar lembaga otoritas tersebut dibuat setingkat kementerian.

Pemerintah, ujar dia, baru sepakat menyiapkan badan interim yang berfungsi menyiapkan pola kelembagaan Otoritas Transportasi Jabodetabek.

Kementerian Perhubungan menginginkan moda transportasi massal seperti bus rapid transit (BRT) dapat diimpelementasikan di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia pada akhir 2014.

Diperkirakan baru terdapat sekitar 10 ibu kota provinsi yang tersebar di berbagai pulau di Tanah Air yang telah menerapkan BRT, sehingga diharapkan dapat lebih banyak lagi ibu kota provinsi yang juga menggunakannya.

Namun di beberapa ibu kota, Djoko mengakui bahwa sejumlah BRT belum terselenggara secara penuh antara lain karena terdapat keterbatasan infrastruktur seperti belum memiliki jalur sendiri seperti Transjakarta di wilayah DKI Jakarta.


Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2013