Kebijakan itu diperlukan karena kebudayaan rakyat yang dimiliki oleh masyarakat kebanyakan dari hari ke hari semakin terpinggirkan dan tidak mendapat perhatian yang memadai,"Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mengeluarkan kebijakan tentang perlindungan, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan rakyat, kata Kepala Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Aprinus Salam.
"Kebijakan itu diperlukan karena kebudayaan rakyat yang dimiliki oleh masyarakat kebanyakan dari hari ke hari semakin terpinggirkan dan tidak mendapat perhatian yang memadai," kata Kepala Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada (PSK UGM) Aprianus Salam di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, problem itu semakin mengemuka sejak perdebatan "keistimewaan" Yogyakarta digulirkan. Dengan menitikberatkan pada bagaimana kebudayaan dan kesenian tumbuh menjadi garda depan Yogyakarta, kebudayaan rakyat hadir sebagai ironi.
"Kebudayaan rakyat tersingkir, tidak diperhatikan dan dianggap sebagai seni budaya yang ala kadarnya," katanya.
Contohnya, ada sekitar 200 budaya rakyat di Sleman yang dianggap punah dan hampir punah. Beberapa penyebab terjadinya kondisi tersebut antara lain maraknya penggunaan teknologi dan tidak adanya regenerasi pemanfaatan budaya oleh generasi muda.
"Tampaknya semangat setiap zaman itu berbeda-beda. Saat ini generasi muda lebih mengarah ke hal-hal yang berhubungan dengan elektronik sehingga transformasinya terputus," katanya.
Oleh karena itu, kebijakan proteksi kebudayaan rakyat merupakan inisiatif yang ingin didorongkan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dan DPRD DIY.
"Salah satu inisiatif itu digulirkan melalui Kongres Kebudayaan Rakyat yang diadakan oleh Masyarakat Adat dan Tradisi Mataram bekerja sama dengan Pusat Studi Kebudayaan (PSK) UGM, di Yogyakarta, 31 Agustus 2013," katanya.
Humas Masyarakat Adat dan Tradisi Mataram, Dewanto mengatakan, kongres yang mengangkat tema Problematika Kebudayaan Rakyat di Yogyakarta itu merupakan langkah awal bagi terwujudnya kebijakan perlindungan dan pelestarian kebudayaan rakyat.
Dia berharap kongres itu akan menghasilkan masukan bagi rencana kebijakan kebudayaan rakyat sekaligus menjadi ruang apresiasi.
"Kegiatan itu diharapkan akan menjadi inisiatif pegiat seni budaya yang selama ini berdialektika dengan kebudayaan rakyat, dapat muncul dan memperkaya keistimewaan Yogyakarta," katanya.
(B015/T007)
Pewarta: Bambang Sutopo Hadi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
