... DPR tidak serius mendalami persoalan kekerasan yang masih ada... "Jakarta (ANTARA News) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyambut baik janji Panglima TNI terpilih, Jenderal TNI Moeldoko, yang telah dilontarkan dalam uji kelayakan yang telah dilakukan di Gedung DPR.
"Kami menyambut baik dan akan mengamati janji Moeldoko di depan DPR untuk tidak terjebak pada politik pemilu alias netral, bahkan bersedia memecat anggota-anggotanya yang terlibat dalam politik praktis pemilu 2014," kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu.
Moeldoko satu-satunya nama yang diajukan Presiden Susilo Yudhoyono sebagai kandidat pengganti Laksamana TNI Agus Suhartono yang akan purnatugas pasda 26 Agustus nanti.
Pergiliran kepemimpinan TNI semula "ditradisikan" berdasarkan urutan dari para kepala staf TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, lalu kembali lagi ke TNI AD, demikian seterusnya.
Namun kali ini urutan itu tidak demikian, karena kader dari TNI AD-lah yang disampaikan Yudhoyono kepada Parlemen.
Moeldoko yang secara resmi menyatakan diri memiliki kekayaan senilai Rp32 miliar juga berkeinginan menyejahterakan anggota-anggotanya, penataan dan penguatan komando didalam pasukan TNI, dan keinginan untuk menjaga konsolidasi dengan Kepolisian Indonesia.
Kontras, yang biasanya berseberangan dengan kebijakan TNI, kali ini justru menyayangkan pihak Komisi I yang tidak solid dalam memberikan rekomendasi kerja buat Moeldoko jika kelak disahkan sebagai Panglima TNI.
Dari hasil pemantauan atas proses uji kelayakan, Kontras mengkritik Komisi I DPR yang tidak mampu mengelaborasi lebih dalam pertanyaan-pertanyaan mengenai visi dan misi Jenderal TNI Moeldoko jika menjabat sebagai Panglima TNI.
Kontras, yang biasanya berseberangan dengan kebijakan TNI, kali ini justru menyayangkan pihak Komisi I yang tidak solid dalam memberikan rekomendasi kerja buat Moeldoko jika kelak disahkan sebagai Panglima TNI.
Dari hasil pemantauan atas proses uji kelayakan, Kontras mengkritik Komisi I DPR yang tidak mampu mengelaborasi lebih dalam pertanyaan-pertanyaan mengenai visi dan misi Jenderal TNI Moeldoko jika menjabat sebagai Panglima TNI.
"Terutama sekali DPR tidak serius mendalami persoalan kekerasan yang masih ada atau dilakukan oleh anggota TNI di berbagai tempat," katanya.
Ia juga menyayangkan bahwa Komisi I tidak memberikan arahan ketika merekomendasikan Moeldoko sebagai panglima TNI.
Ia juga menyayangkan bahwa Komisi I tidak memberikan arahan ketika merekomendasikan Moeldoko sebagai panglima TNI.
Pewarta: Muhammad Rahman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2013
