Indonesia desak negara maju penuhi janji pendanaan "loss and demage"

Dubai (ANTARA) - Indonesia mendesak negara-negara maju agar memenuhi janji pendanaan loss and damage atau dana untuk membantu negara berkembang atasi kerugian dan kerusakan sosial, ekonomi, serta lingkungan akibat dampak perubahan iklim.

"Termasuk historical responsibility harus dipenuhi dan pendanaannya ini harus new and additional, predictable, serta bisa diakses," kata National Focal Point UNFCCC untuk Indonesia Laksmi Dhewanthi saat ditemui di Sekretariat Indonesia COP-28 Dubai, Jumat.

Pendanaan loss and damage telah dibahas sejak beberapa tahun lalu, namun baru berhasil disepakati mekanismenya dalam COP-27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada November 2022 lalu.

Meski skema pendanaan itu telah setahun disepakati, namun belum memberikan kegembiraan bagi negara-negara berkembang dan pulau-pulau kecil.

Saat pembukaan COP-28 pada 30 November 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab, beberapa negara menyampaikan komitmen mereka untuk menggelontorkan dana loss and damage tersebut, yakni Uni Emirat Arab senilai 100 juta dolar AS, Jerman sebanyak 100 juta dolar AS, Inggris sebesar 60 juta poundsterling, Amerika Serikat sebanyak 17,5 juta dolar AS (namun masih menunggu persetujuan kongres), Jepang sebesar 10 juta dolar AS, dan Uni Eropa mencapai 225 juta dolar AS.

Laksmi menuturkan bahwa Indonesia masih terus meningkatkan akses terhadap sumber-sumber pendanaan. Di sisi lain, Indonesia tidak mau menunggu.

"Kita punya target tanpa syarat 31,89 persen, itu target tanpa syarat dengan kemampuan sendiri, kalau mendapatkan dukungan internasional akan naik 43,2 persen. Jadi Indonesia akan berupaya di dalam negeri kita bisa memobilisasi pendanaan perubahan iklim," ujarnya.

Lebih lanjut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia terus menyuarakan agar ada keseimbangan antara mitigasi dan adaptasi untuk pendanaan.

Menurutnya, Indonesia menyuarakan agar janji pendanaan dipenuhi oleh negara-negara maju.

"Kita menyuarakan agar akses pendanaan tersebut juga bisa dimudahkan semua negara. Tapi, di satu pihak, kita mengupayakan mobilisasi sumber-sumber di dalam negeri," pungkas Laksmi.

Baca juga: Presiden Jokowi paparkan pernyataan nasional ihwal aksi iklim di COP28

Baca juga: COP28 Dubai serukan percepatan respons iklim global

Baca juga: Presiden Jokowi akan hadiri Pembukaan WCAS COP28 di Dubai