BLSM dari berbagai pandangan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan awal bulan ini bahwa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat dan kompensasi menyusul pengurangan subsidi BBM.

4 Juni lalu, Agung menjelaskan pengurangan subsidi menyebabkan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat menurun terutama masyarakat miskin. Untuk itulah BLSM disalurkan.

Namun segelintir masyarakat justru menilai BLSM dalam asumsi yang berbalikan.

"BLSM yang hanya Rp150 ribu tidak akan banyak membantu. Paling hanya cukup untuk membeli beras saja," kata Retno, pengajar sebuah perguruan tinggi di Jakarta, Selasa.

Retno menilai BLSM yang hanya Rp150 ribu per bulan tak akan membantu daya beli masyarakat. Dia juga melihat program ini akan menemui masalah pendistribusian seperti pernah terjadi pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) beberapa waktu lalu.

"Karena akan banyak warga yang tidak masuk kategori miskin yang juga ikut mendapatkan program BLSM," kata dia.

Rini (27), karyawan salah satu lembaga bahasa, mengatakan selama disorot media, distribusi BLSM mungkin lancar. "Tapi setelah enggak disorot media akan banyak korupsi di belakangnya," ujar dia.

Dia mencoba menganalisis penyerapan dana bantuan langsung semacam itu oleh masyarakat. "Kalau sudah terima uang, tidak dikelola untuk satu bulan, padahal harus bertahan hidup satu bulan," kata dia.

Sementara Fitra (28), pengusaha sablon, mengkhawatirkan BLSM membuat masyarakat menjadi tergantung kepada kompensasi. "Seharusnya jangan dikasih ikannya, tapi dikasih kail, artinya masyarakat itu harus diberdayakan, dididik untuk usaha agar bisa mandiri," kata dia.

Boleh saja sebagian kalangan masyarakat berpandangan demikian, namun sejumlah kalangan, diantaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai BLSM itu sudah tepat karena menjadi kompensasi untuk masyarakat kecil dari kenaikan harga BBM bersubsidi, seperti ongkos angkutan umum dan barang-barang kebutuhan pokok.

"BLSM itu supaya jangan kesulitan maka pada saat itu juga memberi tambahan bantuan agar masyarakat miskin tidak terpengaruh," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa.