Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diyakini tak pernah mengeluarkan pernyataan bila Papua ingin merdeka namun bukan pada saat dirinya masih menjadi Presiden RI.
Demikian ditegaskan oleh anggota Komisi I DPR RI, Yorris Raweyai di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa menanggapi pernyataan anggota Kaukus Papua, Herman Dogopio.
"Saya yakini presiden tak sampaikan itu," kata Yorris.
Politisi asal Papua itu menambahkan hal yang disampaikan oleh Herman di salah satu media online tak lain bentuk pernyataan provokatif.
"Isu yang diangkat oleh Herman sangat menyesatkan. Pernyataan itu terkesan provokatif, apalagi akan ada 50 tahun Papua berintegrasi ke dalam NKRI, ada kasus pembukaan kantor OPM di Oxford Inggris," kata dia.
Lebih lanjut dikatakan, selain provokatif, Herman diyakini tak pernah mendengar secara langsung dan tak punya kapasitas menyampaikan hal tersebut.
"Kapan dia dengar, kapan dia bertemu dengan Presiden SBY? Dia tak punya kapasitas untuk bicara. Herman harus segera mengklarifikasi pernyataannya itu karena sangat menyesatkan," kata Yorris.
Sementara itu, peneliti LIPI tentang Papua, Adriana Elizabeth menilai, motif Herman mengungkap hal tersebut karena hanya ingin melihat reaksi pemerintah.
"Saya ragu apa benar yang disampaikan Herman. Apakah hanya ingin melihat reaksi reaksi pemerintah karena ini berkaitan dengan 50 tahun Papua berintegrasi," katanya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
“Dialog bukan berarti Papua Merdeka, juga bukan NKRI, Otsus Pluas atau Percepatan Pembangunan Papua. Esensi dialog adalah media, cara berkomunikasi bagi para semua pihak untuk... mulai membuka diri, memandang pihak lain secara setara dan berartabat, serta keinginan baik untuk duduk bersama membicarakan isu-isu yang menjadi sumber perpecahan, ketegangan, konflik, dan asal-muasal kekerasan Papua.” ( Baca : Menuju Bumi Cenderawasih Damai : Sebuah refleksi dan Renungan Suci).
Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono, pada 16 Agustus 2008, “Kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif, proaktif, dan berimbang, ternyata mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa kekerasan, bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah”.
Pidato kenegaraan SBY, 16 Agustus 2010, “Pemerintah dengan seksama terus mempelajari dinamika yang ada di Papua, dan akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik”. Pidato SBY pada 16 Agustus 2011, SBY, “ Menata Papua dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua”.
“Dialog bukan berarti Papua Merdeka, juga bukan NKRI, Otsus atau Percepatan Pembangunan Papua. Esensi dialog adalah media, cara berkomunikasi bagi para semua pihak untuk... mulai membuka diri, memandang pihak lain secara setara dan berartabat, serta keinginan baik untuk duduk bersama membicarakan isu-isu yang menjadi sumber perpecahan, ketegangan, konflik, dan asal-muasal kekerasan Papua.” ( Baca : Menuju Bumi Cenderawasih Damai : Sebuah refleksi dan Renungan Suci).
Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono, pada 16 Agustus 2008, “Kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif, proaktif, dan berimbang, ternyata mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa kekerasan, bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah”.
Pidato kenegaraan SBY, 16 Agustus 2010, “Pemerintah dengan seksama terus mempelajari dinamika yang ada di Papua, dan akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik”. Pidato SBY pada 16 Agustus 2011, SBY, “ Menata Papua dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua”.
Soal Papua Ini tidak ada orang menawarkan dari segi apapu orang hanya satu hati Merdeka adalah Harga Mati Sesuai moto Pandam jayapura Kasih adalah indah berilah kebebasan bagi Rakyat Papua tidak ada soal lain membuat Kriminal ditanah papua lagi