Pemprov menanggung pengobatan korban insiden Bima

Mataram (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan warga pengunjuk rasa yang luka-luka dalam insiden berdarah di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima.

"Pemprov NTB akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi masyarakat korban bentrokan massa, dan akan memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia," kata Kabag Humas dan Protokoler Setda Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Moh Faozal, di Mataram, Sabtu.

Juru bicara Pemerintah Provinsi NTB itu mengatakan, selain menyatakan turut berbelasungkawa, Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi juga menegaskan bahwa akan segera meminta Bupati Bima Ferry Zulkarnaen meninjau kembali pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada dua pengusaha tambang.

Kedua perusahaan tambang pemegang IUP itu masing-masing PT Sumber Mineral Nusantara dengan luas wilayah tambang 24.980 hektare dan PT Indo Mineral Citra Persada dengan luas wilayah tambang 14.318 hektare.

Gubernur merujuk kepada tuntutan masyarakat yang berkali-kali menggelar aksi unjuk rasa guna menolak usaha pertambangan itu.

Gubernur juga meminta seluruh masyarakat di Kabupaten Bima agar ikut menjaga situasi kemanan dan ketertiban sehingga konflik di Bima itu tidak meluas.

"Masyarakat juga diharapkan tidak terprovokasi isu-isu yang mengeruhkan suasana. Pak Gubernur akan terus memantau perkembangan yang terjadi di Kabupaten Bima, dan terus berkoordinasi dengan aparat kemanan dan seluruh elemen pemerintah di Bima terkait persoalan tersebut," ujarnya.

Insiden berdarah di Pelabuhan Sape, Bima, itu mencuat saat Aparat Polres Bima yang didukung Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda NTB, membubarkan paksa aksi unjuk rasa ribuan warga disertai blokade ruas jalan menuju Pelabuhan Sape, yang telah berlangsung sejak sepekan terakhir ini.

Pelabuhan Sape berada di Kecamatan Sape, namun warga pengunjuk rasa yang menguasai kawasan itu merupakan penduduk Kecamatan Lambu, yang melakukan aksi protes terhadap usaha penambangan di wilayah Lambu. Kecamatan Lambu dimekarkan dari Kecamatan Sape, sejak beberapa tahun lalu.

Polisi menggempur pengunjuk rasa dengan tembakan hingga dua orang dilaporkan tewas terkena peluru, dan puluhan warga pengunjuk rasa lainnya luka-luka.

Kedua korban tewas itu dilaporkan bernama Arif Rahman (18) dan Syaiful (17), keduanya warga Desa Suni, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Beberapa jam kemudian, saksi mata menginformasikan seorang korban tewas lainnya dalam insiden di Pelabuhan Sape itu, yakni Immawan Ashary, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTB.

Dengan demikian, korban tewas dalam insiden Pelabuhan Sape, Bima, mencapai tiga orang, dan puluhan lainnya luka-luka.

Ribuan pengunjuk rasa yang terdesak saat digempur polisi, berpencar dan kelompok yang kembali ke Kecamatan Lambu, murka dan membakar Kantor Desa Lambu, rumah Kepala Desa Lambu, dua unit rumah anggota DPRD NTB Dapil IV (Kota Bima dan Kabupaten Bima), serta Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Lambu.

Kelompok pengunjuk rasa lainnya, membakar kantor sementara Kecamatan Lambu, dan gedung DPRD Kabupaten Bima. Kantor permanen Kecamatan Lambu, sudah dibakar dalam insiden 10 Februari 2011, dalam aksi yang sama, yakni menuntut pencabutan izin usaha pertambangan. (A058/M009)