Standar uang elektronik 2013

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia (BI) menargetkan penyatuan uang elektronik (e-money) dilakukan pada 2013 mendatang menyusul standarisasi operasional itu yang diperkirakan selesai pertengahan 2012.

"Pada awal 2012 kami bertiga, dengan Kemenhub dan Kemenkominfo, serta industri akan menyusun standar e-money, dan diharapkan pada pertengahan 2013 penerbit akan melakukan migrasi sehingga masyarakat bisa pakai satu e-money saja," Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ardhayadi Mitroatmodjo, di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, pihaknya akan segera mengomunikasikan rencana kebijakan ini pada bank-bank penerbit e-money tentang pentingnya menyatukan operasional e-money, yang akan sangat menguntungkan perbankan penerbit kartu.

"Kita akan komunikasikan bahwa bank akan mendapat nilai tambah seperti pada kasus penyatuan ATM Bersama dan Jaringan, karena transaksi akan bertambah dengan penyatuan ini," katanya.

BI, Kemenhub dan Kemenkominfo pada Senin ini menyepakati kerja sama dalam penyusunan kebijakan dan standar interkoneksi dan interoperabilitas uang elektronik di sektor transportasi.

Kesepakatan kerja sama itu ditandatangani Gubernur BI, Darmin Nasution, Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, dan Direktur Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), M. Budi Setiawan, di Kantor BI.

Dalam kesempatan itu, Budi Setiawan mengatakan, pihaknya akan melanjutkan kesepakatan itu dengan menyusun standar teknis penyatuan uang elektronik, termasuk kemungkinannya menyatukan dengan kartu pulsa telepon.

"Kita juga akan mengkaji standar teknis yang akan dipakai, termasuk penggunaan frekuensi jika menggunakan alat penerima berfrekuensi," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, M. Ihsan Tatang, mengatakan bahwa operasional uang elektronik untuk pembelian tiket transportasi antarmoda akan dicoba pada 2012, dan akan mulai berlaku pada 2013.

"Untuk tindak lanjut kerja sama ini, sepertinya perlu payung legalitas, agar bank bisa menerapkannya secara lancar," katanya.
(T.D012/S025)