Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Kantor Presiden Jakarta, Senin mengatakan, pembahasan penggunaan skema tersebut merupakan agenda rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Senin siang.
"Kita siang ini akan membicarakan mengenai kredit ekspor mana yang akan disetujui oleh presiden untuk itu. Kita ketahui bahwa saat ini kita berupaya pengurangan pembiayaan dari kredit ekspor akan lebih banyak diharapkan industri dalam negeri, oleh karena itu dari anggaran yang ada mana yang biasa diadakan di luar negeri kita alihkan ke dalam negeri dan yang memang belum bisa diproduksi di dalam negeri itu yang akan diarahkan pada kredit ekspor," kata Panglima TNI.
Agus mengatakan, sejumlah persenjataan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri namun diperlukan dalam proses modernisasi peralatan TNI antara lain sejumlah pesawat tempur dan juga helikopter serta tank.
Untuk tank, ia mengatakan ada rencana untuk pengadaan tank bagi TNI Angkatan Darat mengingat usia tank yang dimiliki saat ini sudah tua.
"Hampir semua angkatan (membutuhkan modernisasi-red), angkatan darat tanknya sudah tua-tua, oleh karena itu kita juga akan mengadakan `main battle tank`. `Main battle tank` kita juga belum bisa buat, kita akan berupaya disetujui kredir ekspor sehingga bisa (membeli-red) `main battle tank` untuk angkatan darat," katanya.
Sementara untuk TNI Angkatan Laut, pembelian ke luar negeri kemungkinan dalam pengadaan helikopter, sementara kapal-kapal perang sudah ada yang bisa diproduksi di dalam negeri melalui skema kerjama sama produksi dengan pihak luar negeri.
"Kalau kapal, fregat sudah produksi dalam negeri kerjasama bersama kita dorong terus. Sementara ini kita pertimbangkan industri dalam negeri dengan produksi bersama," kata Agus.
Mengenai jumlah kredit ekspor, Agus belum bisa memastikan karena masih akan diputuskan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin presiden dan Wapres namun perkiraan awal sebesar 6,5 juta dolar AS.
"Tapi itu belum pasti akan dilihat lagi," katanya.
Rapat terbatas tersebut dihadiri juga oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkeu Agus DW Martowardojo, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam dan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo.
(T.P008*F008)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
