Timika (ANTARA News) - Kalangan DPRD Mimika, Papua saat ini terus memperjuangkan kepemilikan saham pemerintah daerah setempat di PT Freeport Indonesia.

Anggota Komisi C DPRD Mimika, Fabianus Jemadu kepada ANTARA di Timika, Senin mengatakan menindaklanjuti hasil kegiatan studi banding ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu maka DPRD Mimika telah dibentuk sebuah panitia khusus (Pansus) tentang divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Pansus tersebut diketuai Luther Wakerkwa dengan wakil ketua Nurman Karupukaro dan sekretaris Muslihuddin.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Wakil Bupati Mimika, H. Abdul Muis dan Pemkab Mimika sangat merespon positif langkah yang diambil DPRD," kata Fabianus.

Menurut dia, Pemkab Mimika memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan bagian saham PT Freeport Indonesia mengingat saat ini saham senilai 9,36 persen di PT Freeport dalam posisi gantung alias tidak bertuan.

Pemkab dan DPRD Mimika, akan terus berjuang untuk mendapatkan bagian saham dari nilai 9,36 persen saham yang tidak bertuan tersebut. Apalagi PT Freeport Indonesia sudah membuka diri agar Pemprov Papua dan Pemkab Mimika dapat memiliki saham senilai 9,36 persen tersebut.

Namun menjadi soal, kata Fabianus, nilai saham PT Freeport tersebut sangat mahal dimana satu persen ditaksir sekitar Rp8 triliun.

"Kalau Pemkab Mimika dapat memiliki satu hingga dua persen saham di PT Freeport Indonesia maka hal itu sangat baik untuk kepentingan daerah ke depan," tuturnya.

Fabianus membandingkan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Sumbawa Barat Daya Provinsi NTB yang sama-sama memiliki perusahaan tambang emas dan tembaga yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.

Provinsi NTB, katanya, sudah memiliki 24 persen saham di PT Newmont yang baru beroperasi sekitar 10 tahun dan saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan tambahan tujuh persen saham. Namun Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika selama ini tidak memiliki sepeserpun saham di PT Freeport meski perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sudah mengolah kekayaan sumber daya mineral di Mimika sudah lebih dari 40 tahun.

"DPRD Mimika berencana untuk bertemu dengan Gubernur Papua untuk membicarakan hal ini, berapa nilai saham yang akan dibeli oleh Pemprov Papua dan berapa nilai saham yang menjadi hak Pemkab Mimika," jelas Fabianus.

Rekan Fabianus, Athanasius Allo Rafra mengatakan tidak terlalu optimistis dalam waktu dekat Pemkab Mimika bisa mendapatkan bagian saham PT Freeport Indonesia mengingat harga saham yang sangat tinggi.

"Kita dukung perjuangan teman-teman di Pansus DPRD Mimika. Tapi secara pribadi saya tidak terlalu optimistis karena nilai saham Freeport sangat mahal," tuturnya.

Menurut mantan Penjabat Bupati Mimika periode 2007-2008 itu, harga saham Freeport yang ditaksir sekitar Rp8 triliun per satu persen itu sangat sulit dibeli Pemkab Mimika.

"Darimana kita mau dapat uang sebanyak itu. Pemerintah Pusat saja bukan merupakan pemegang saham mayoritas di Freeport, sementara APBD Mimika hanya Rp1,2 triliun per tahun," katanya dengan nada pesimistis. (E015/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011