Namun, sambungnya, yang baru tersedia hanya 2.900 orang.
Menurut Aru, kekurangan itu mengakibatkan banyak wilayah Indonesia terutama daerah kepulauan dan perbatasan tidak memiliki dokter spesialis penyakit dalam.
"Distribusi ke daerah juga kurang. Di daerah-daerah sering penderita penyakit dalam dilayani dokter umum," tambah dia.
PAPDI berharap pemerintah berperan aktif meningkatkan kemampuan dan kompetensi dokter umum untuk menjadi dokter spesialis.
Sementara Sekretaris Jenderal PAPDI Chairul Rajab Nasution mengatakan pemerintah seharusnya memprioritaskan penempatan dokter spesialis di daerah perbatasan dengan kontrak kerja 10 tahun, disertai peralatan yang lengkap.
"Banyak dokter spesialis di daerah akhirnya hengkang karena tidak ada alat kesehatan yang mereka butuhkan atau keahlian mereka tidak dihargai secara layak," katanya.
Chairul mengharapkan PAPDI dilibatkan dalam penempatan dokter spesialis. "Selama ini hal tersebut hanya dilakukan oleh pemerintah," ucap Chairul.
Chairul juga meminta pemerintah menambah jumlah rumah sakit pendidikan agar jumlah spesialis penyakit dalam dan spesialis lainnya mendekati ideal.
"Saat ini jumlahnya hanya 19, seharusnya bisa lebih banyak lagi," katanya.(*)
ANT
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
