Mereka menyampaikan komitmen itu di Forum Parlementer di Istanbul pada Ahad, sehari sebelum dimulainya Konferensi PBB Keempat mengenai Negara Kurang Berkembang, yang diselenggarakan di Istanbul dari 9 dan 13 Mei.
Anggota dewan legislatif memuji rancangan dokumen yang untuk pertama kali mengakui peran kuat parlemen dalam pembangunan Negara Kurang Berkembang (LDC).
"Masalah yang menggarisbawahi di LDC adalah pemerintahan. Itu berarti hubungan kekuasaan yang miring, kurangnya keterwakilan kelompok miskin dan yang lain, dan lemahnya pertanggungjawaban secara keseluruhan," kata Sekretaris Jenderal Uni Antar-Parlemen (IPU) Anders Johnsson di forum tersebut.
Semua anggota parlemen yang hadir juga menyampaikan komitmen mengenai kajian proses lembaga parlemen mereka masing-masing dengan tinjauan untuk membantu arus utama program aksi baru itu di semua tingkat pembuat kebijakan.
"Takkan lagi satu rencana buat LDC berdiri sendirian saja hingga terlupakan," kata Mehmet Ali Sahin, Ketua Majelis Agung Nasional Turki, tuan-rumah bersama forum tersebut dengan IPU.
"Kami akan bekerja lebih keras untuk memastikan semua parlemen ikut dalam aksi itu dan bekerja sama dengan mitra pembangunan, termasuk masyarakat sipil, guna mendukung penerapannya," tambahnya.
Forum itu adalah puncak dari serangkaian konsultasi, yang dikenal sebagai jalur parlementer, guna memberi masukan kepada konferensi LDC PBB.
Forum tersebut juga menyaksikan peluncuran proyek bersama PBB-IPU guna membantu parlemen LDC dalam mengatasi sebagian keregangan kemampuan yang telah lama membuat lemah fungsi perwakilan, legislatif dan pengawasan mereka.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
