"Kami senang karena biasanya kita sebagai masyarakatlah yang harus mendengarkan apa yang dikatakan para pemimpin, namun sekarang merekalah yang diam dan mau mendengarkan kami," kata Indah pada konferensi pers setelah pertemuan tatap muka dengan pemimpin negara-negara ASEAN itu berlangsung di Balai Sidang Jakarta.
Indah yang juga direktur eksekutif dari "Institute of Global Justice" itu mengatakan bahwa setidaknya ada dua agenda utama yang dibawa dalam pertemuan yang dihadiri oleh sepuluh kepala negara/pemerintahan ASEAN tersebut.
"Kami ingin agar ada instutisionalisasi dalam keterlibatan masyarakat sipil di ASEAN sehingga kami tidak perlu menunggu hingga KTT selanjutnya untuk bekerja sama dengan pemerintah," ungkap Indah.
Indah menyampaikan bahwa ia bersama rekan-rekannya yang sudah menyelenggarakan Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN (ACSC)/Forum Rakyat ASEAN (APF) pada 3-5 Mei ingin agar para pemimpin ASEAN melakukan konsultasi dengan masyarakat sebelum KTT dilakukan.
"Permintaan pelibatan tersebut sudah secara resmi itu dimasukkan dalam catatan pertemuan hari ini dan kalau memang benar tertulis, kita tinggal lihat apakah hal tersebut ditanggapi besok," jelasnya.
Hal kedua menurut Indah adalah agar pemerintah Myanmar belajar dari pemerintah negara lain yang melakukan konsultasi dengan rakyatnya karena hal tersebut menjadi persyaratan dari kelompok masyarakat sipil bagi pemerintahan yang hadir dalam pertemuan tatap muka.
"Tadinya salah satu dari kami ingin melakukan aksi "walk-out" dengan kehadiran pemimpin dari Myanmar, tapi tidak jadi, yang penting kami sudah mengirimkan sinyal kepada pemimpin (Myanmar) bahwa kami tidak menyukai sikap mereka," ujar Indah.
"Kami ingin menunjukkan agar Indonesia dapat menjadi standar bagi Myanmar yaitu bahwa masyarakatlah yang menentukan apa yang mereka perlukan," tambahnya.
Perwakilan asal Malaysia dari Koalisi untuk Penghapusan Perbudakan Modern di Asia, Daniel Lo mengatakan bahwa pertemuan antara pemerintah dan masyarakat sipil tersebut merupakan langkah maju dan mendapat tanggapan positif dari para pemimpin negara ASEAN.
"Kami mendapat sambutan positif misalnya dari Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang mengatakan dukungannya atas kerja Sekretariat ASEAN untuk terus melakukan usaha yang menjadikan ASEAN berorintasikan masyarakat sesuai Piagam ASEAN," ungkap Daniel.(*)
KR-DLN/E001
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
