Asia Perlu Stabilisasi Mata Uang

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Komite Teknis untuk Rancangan Keuangan Wilayah Baru - Bank Selatan Pedro Paez Perez mengatakan bahwa negara Asia dan Afrika perlu melakukan stabilisasi mata uang regional serta membentuk badan multilateral pinjaman seperti yang dilakukan negara Amerika Latin.

"Ini perlu dilakukan agar negara-negara selatan tidak bergantung kepada sistem perekonomian negara-negara barat," ujarnya dalam pemaparan di Jakarta, Kamis malam.

Menurut mantan menteri koordinator kebijakan ekonomi Ekuador ini, krisis global yang bermula dari Amerika Serikat menimbulkan akibat sistemik yang sangat merugikan.

Untuk itu negara yang berada dalam kawasan sama perlu berkonsolidasi serta meningkatkan koneksi sistem keuangan dan moneter untuk bersinergi, agar tidak terpengaruh oleh dampak buruk sistem kapitalisme global.

"Kerjasama inisiatif antar-blok bisa menghindarkan negara-negara terbelakang agar terbebas dari utang dan dapat mengembangkan sumber daya alam sendiri sehingga meningkatkan produktivitas kerja dari masyarakat," ujarnya.

Sementara, kesepakatan moneter regional ini apabila telah terbentuk dapat berfungsi untuk meningkatkan koordinasi kebijakan moneter antar-negara serta membantu menghindari fluktuasi mata uang yang memungkinkan mata uang untuk bergerak dalam margin terbatas.

"Terciptanya sistem pembayaran elektronik regional untuk mencapai otonomi yang lebih besar dari pusat keuangan lainnya perlu didorong, dan untuk meningkatkan perdagangan," ujarnya.

Selain itu, Pedro mengusulkan agar ada restrukturisasi dari beban utang seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara Amerika Latin, termasuk pembatalan sebagian utang.

"Apabila terwujud prioritas utama dalam pemberdayaan masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, energi, pendidikan, kesetaraan serta kesempatan kerja dapat terwujud," ujarnya.

Mantan wakil ekonomi Ekuador ini juga menyarankan agar negara antar-kawasan Asia dan Afrika untuk saling membantu menciptakan proses arbitrase dan sidang regional untuk konflik bisnis.

(ANTARA/S026)