Jakarta (ANTARA News) - Memburuknya kondisi kerja, meluasnya eskalasi buruh kontrak, penyimpangan hukum dan pengawasan yang buruk merupakan isu-isu protes utama pada aksi turun ke jalan berkenaan dengan `Mayday`, hari Minggu ini.
"Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) akan turun aksi 1 Mei mengusung isu-isu protes atas itu," tandas Presiden KSBSI, Rexon Silaban kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu.
Ia menilai, dari waktu ke waktu seperti tak ada kepedulian terhadap memburuknya kondisi kerja kaum buruh kita.
"Sebaliknya, dengan pengawasan yang juga terbilang buruk, terjadilah berbagai kasus yang berakhir pada penderitaan di pihak buruh kita," katanya.
Situasi semakin runyam, karena menurutnya, para buruh Indonesia, sebagaimana kaum miskin lainnya, tak mampu menggapai hak-hak konstitusionalnya dalam hal pemenuhan kesejahteraan sosial dasar (kesehatan, pendidikan, jaminan hari tua hingga tunjangan kematian).
Hentikan Pemiskinan Buruh
Rexon Silaban kemudian atas nama kaum buruh menyatakan, proses pemiskinan buruh harus dihentikan.
"Ini mutlak dilakukan dengan menguatkan peran jaminan sosial dan penciptaan lapangan kerja.," katanya.
Khusus mengenai jaminan kesejahteraan sosial, ia dkk mendesak segeranya direalisasikan dan disahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Dengan bitu, menurutnya, para buruh dan seluruh rakyat yang terpinggirkan, bisa menikmati hak konstitusionalnya di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan berkualitas, jaminan hari tua hingga tunjangan kematian.
Sementara tentang Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenaakerjaan, itu harus direvisi "karena tidak menguntungkan buruh dan pengusaha," tandasnya.
Rexon Silaban juga mendesak pembenahan TKI Migran harus dilakukan dengan mengevaluasi semua sistem saat ini
"pasalnya, masalah utama TKI terletak di dalam negeri" ungkapnya.
Di bagian lain, ia memang mengakui, Pemerintah berhasil menurunkan penggangguran terbuka sebesar 7,8 persen
"tapi perlu diberikan perhatian terhadap banyaknya pengangguran terselubung, yakni bekerja di bawah 35 jam per minggu, yang jumlahnya 22 juta," ungkapnya.
Jangan Kacaukan `Mayday`
Mengenai perayaan `Mayday`, Rexon Silaban dkk mengimbau agar dilakukan dengan damai "karena ini adalah `Mayday` Fiest`, pesta hari buruh, sehingga jangan ada yang mengacaukan," tandasnya.
Pemerintah dimintanya tidak perlu khawatir ada bentrokan yang direncanakan buruh "kalau terjadi keributan, pasti disusupi gerakan lain. Pemerintah (bersama aparat keamanan) harus tanggap menjaga dan menindaknya," pungkas Rexon Silaban. (M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
