Italia Ajukan Rencana Bersama dengan Jerman Tentang Libya

Roma (ANTARA News/Reuters) - Italia akan mengajukan kepada Jerman rencana bersama atas Libya mengenai gencatan senjata, batasan kemanusiaan dan pengasingan bagi pemimpin Libya Muamar Gaddafi, kata Menteri Luar Negeri Franco Frattini.

Frattini dalam wawancara dimuat harian "La Repubblica" pada Minggu mengatakan bahwa Roma akan mencoba membuat Berlin menyetujui rencana tersebut dan menyampaikannya dalam pertemuan London untuk menetapkan kelompok pengatur tingkat tinggi untuk Libya.

"Kami punya rencana dan kami akan mencari tahu apakah rencana itu dapat diwujudkan menjadi usul Italia-Jerman, mungkin dalam dokumen bersama, yang akan kami sampaikan pada Selasa," katanya.

Ia mengatakan dokumen bersama itu termasuk gencatan senjata, yang diawasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan "batasan tetap kemanusiaan" untuk membolehkan bantuan masuk, yang disebutkan Frattini bahwa Turki sudah melakukan tindakan untuk mencapai hal itu.

Italia akan meminta tekad kuat Liga Arab dan Uni Afrika untuk melakukan dialog dengan oposisi Libya, katanya. Negara Arab akan menghadiri pertemuan pada Selasa tersebut.

Frattini mengatakan Italia "tidak memikirkan" solusi membiarkan Gaddafi berkuasa dan menambahkan bahwa Uni Afrika berupaya membujuk pemimpin Libya itu berhenti dan bahkan angota pemerintahan Gaddafi juga mengusahakan hal sama.

Inggris dan Prancis mendesak tindakan militer di Libya, Jerman menolak hal tersebut dan Italia tampaknya berada di ujung keputusan, meski pangkalan militernya sudah digunakan.

"Dalam hari-hari sulit seperti ini, Eropa mungkin sudah kehilangan beberapa bagian. Kami tidak ingin kehilangan Jerman dan evolusi menuju gencatan senjata akan membuatnya lebih mudah untuk melihatnya kembali masuk," kata Frattini.

"Kami akan bekerja untuk membicarakan hal itu bersama. Kami akan tetap mencoba membuat Eropa bersatu," katanya.

Duta besar dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) akan bertemu pada Minggu untuk membicarakan rencana perluasan mandat persekutuan itu untuk melangsungkan perintah operasi militer penuh, termasuk menyerang sasaran di darat.

Pejabat NATO mengatakan, bila semua 28 negara anggota NATO setuju memperluas peran persekutuan itu, NATO akan memberikan "kendali politik atas keputusan operasional". Namun, mereka mengatakan NATO "memperhitungkan" panduan, yang dikeluarkan badan tersebut di London.

(Uu.KR-DLN/B002)