"Publik bukan sekadar sudah memahami sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) itu, tetapi juga mendukung dan mengapresiasi peran PDI-P sebagai partai penyeimbang," tandasnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Karena itu, menurut Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu, demi proses pendewasaan demokratisasi, Presiden pun hendaknya menghormati pilihan peran PDIP itu.
"Jika Presiden terus `menggoda` PDIP, kesan ketidakpastian makin menguat. Kinerja para menteri tidak maksimal karena kabinet selalu dihantui isu `reshuffle`," ujarnya.
Ujung-ujungnya, demikian anggota Komisi III DPR RI itu, yang dirugikan rakyat, karena kepentingannya terpinggirkan oleh perilaku mempertahankan kekuasaan.
"Lebih dari itu, akan memperkuat asumsi bahwa Pemerintah tidak percaya diri," tandas Bambang Soesatyo.
Karena, lanjutnya, terus menarik-narik PDI-P ke dalam koalisi.
"Padahal, tindakan paling strategis yang perlu dilakukan presiden saat ini, adalah, memperkuat soliditas kabinet dan Setgab Koalisi serta mendorong kedewasaan berpolitik di DPR RI," katanya.
Hal itu penting, demikian Bambang Soesatyo, untuk mencegah perilaku politik `cengeng`, pemaksaan kehendak dan mau menang sendiri, sehingga kepentingan rakyat terlupakan.(*)
(M036/A041)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
